Berita

DPP PKS akan menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat George W. Bush melalui kedutaan besar AS di Indonesia, yang intinya mengajak pemerintah AS untuk mengakui kemenangan Hamas dalam pemilu di Palestina.

Menurut Ketua Departemen data dan informasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Fauzan Al-Anshari, sebaiknya dalam RUU tersebut sangsi terhadap penyebar dan pelaku pornografi dan pornoaksi dipertegas, berupa hukuman cambuk seperti yang berlaku di Aceh dan Singapura. Sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Ulama Se-Madura yang tergabung dalam Badan Silaturrahim Pesantren Madura (Bassara) yang dipimpin oleh KH. Moh. Tidjani Djauhari Rabu (15/3) bertemu anggota Pansus RUU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi) di Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, dan mendukung segera disahkannya RUU APP sebagai benteng moral bangsa, karena kalau moral rusak maka Indonesia akan hancur.

Pemerintah Indonesia akan digugat rakyat atas keputusannya menunjuk ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu. Sementara sejumlah Fraksi di DPR juga mempersiapkan hak interpelasi dan hak angket atas keputusan yang melanggar pasal 33 UUD 1945 dan UU No19/2003 yang sangat merugikan Indonesia.

Aksi unjuk rasa Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu memuncak, saat koordinator (GRPBC), Marwan Batubara bersama perwakilan BEM UI membakar dua pamlet berlambang Exxonmobil. Aksi juga sempat diwarnai saling dorong antara demonstran dengan aparat kepolisian yang menghalangi peserta agar tidak ke tengah jalan.

Kalangan DPR menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), karena itu pemerintah dianjurkan secara jeli dan cerdas mencari penerimaan negara dari sumber lain, jangan rakyat terus yang dibebankan.

Ketua BEM UI Azman Muammar menyatakan, aksi yang digelar kali ini dalam rangka menyampaikan tuntutan terbesar dari masyarakat Indonesia, antara lain menolak perampasan aset sumber daya alam Indonesia oleh PT. Freeport di Papua, serta menuntut agar pengelolaan eksplorasi ladang minyak dan gas di Blok Cepu hanya dikelola oleh Pemerintah Indonesia.