Berita

PBNU mendesak DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP). Pemerintah dan DPR harus lebih mengedepankan moralitas bangsa, dan tidak membiarkan pro-kontra RUU APP berlangsung terus.

DPD RI sepakat mendukung segera disahkannya RUU APP tersebut. Dukungan berupa rekomendasi itu ditegaskan kembali dalam Rapat PAH III DPD RI dan akan dibacakan secara resmi di Rapat Paripurna DPD RI di Gedung MPR/DPD RI Jakarta, Selasa (28/3).

Departemen Luar Negeri memastikan bahwa hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Australia dalam bidang kerjasama dalam mengatasi Illegal migran akan terhambat, menyusul keputusan Departemen Imigrasi Australia yang memberikan visa tinggal sementara kepada 42 warga Papua.

Pemerintah RI harus mengevaluasi kembali hubungan diplomatik dengan Australia. Sebab, akhir-akhir ini negara bekas koloni Inggris itu diduga kuat ikut mendukung lepasnya Papua dari wilayah Indonesia.

Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, Pemerintah Indonesia harus memberikan opsi yang tegas kepada Pemerintah Australia yaitu mengoreksi pemberian visa tinggal sementara dan mengembalikan 42 orang warga Papua ke tempat asalnya, serta mempertimbangkan untuk melanjutkan hubungan diplomatik dengan Australia.