Berita

Pemerintah Indonesia akan digugat rakyat atas keputusannya menunjuk ExxonMobil sebagai operator Blok Cepu. Sementara sejumlah Fraksi di DPR juga mempersiapkan hak interpelasi dan hak angket atas keputusan yang melanggar pasal 33 UUD 1945 dan UU No19/2003 yang sangat merugikan Indonesia.

Aksi unjuk rasa Gerakan Rakyat Penyelamat Blok Cepu memuncak, saat koordinator (GRPBC), Marwan Batubara bersama perwakilan BEM UI membakar dua pamlet berlambang Exxonmobil. Aksi juga sempat diwarnai saling dorong antara demonstran dengan aparat kepolisian yang menghalangi peserta agar tidak ke tengah jalan.

Kalangan DPR menolak rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), karena itu pemerintah dianjurkan secara jeli dan cerdas mencari penerimaan negara dari sumber lain, jangan rakyat terus yang dibebankan.

Ketua BEM UI Azman Muammar menyatakan, aksi yang digelar kali ini dalam rangka menyampaikan tuntutan terbesar dari masyarakat Indonesia, antara lain menolak perampasan aset sumber daya alam Indonesia oleh PT. Freeport di Papua, serta menuntut agar pengelolaan eksplorasi ladang minyak dan gas di Blok Cepu hanya dikelola oleh Pemerintah Indonesia.

Sekitar 500 orang yang tergabung dalam elemen-elemen dan ormas Islam melakukan aksi damai menolak intervensi AS terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, serta menolak kedatangan Menlu AS Condoleezza Rice ke Indonesia.