Berita

Dijelaskannya, sebagai WNI anggota TNI juga mempunyai hak politik, dan pemerintah juga telah memberikan batasan bagi TNI untuk memosisikan diri menjadi kekuatan yang profesional dan tidak ikut campur urusan politik.

Melihat situasi dan kondisi masyarakat yang makin sulit, dan tidak adanya kecenderungan perbaikan kehidupan masyarakat, diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengevaluasi dan berani mengambil tindakan tegas, bahkan me-reshuffle para menterinya, terutama menteri ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Presiden minta menegur, tetapi kalau kemudian Hassan Wirayuda tidak bisa memberikan penjelasan mengapa bersikap abstain, presiden perlumencopotnya,” tegas wakil ketua DPR Zaenal Maarif, kepada pers di Jakarta, Rabu (15/2).

FPKS menyayangkan pernyataan peneliti Lingkaran Studi Indonesia, Muhammad Qodari yang mempertanyakan konsistensi FPKS dalam menegakkan akuntabilitas publik. Qodari, seperti dilaporkan Harian Kompas, Selasa (14/02), melansir informasi yang tidak lengkap tentang anggota FPKS, dalam peluncuran buku terbitan LSM pemilu Cetro, berjudul Almanak Anggota Parlemen 2004-2009.

Menurut Soeripto anggota tim investigasi, agenda pertemuan untuk membicarakan perbandingan data hasil temuan tim investigasi saat melakukan pemantauan kegiatan import beras ke Vietnam, dengan data yang dimiliki oleh Bulog. "Perbedaan data masih akan dibahas secara mendalam, " katanya.

"Rendahnya investasi dibidang perikanan disebabkan tidak tercatatnya investasi tersebut dalam industri pengolahan, selain itu sumber daya kelautan belum banyak digali, bahkan sumber daya perikanan lebih banyak dinikmati pihak asing, ‘" jelasnya disela-sela paparan ekonomi politik di Gedung CIDES Jakarta, rabu (15/02).

Anggota Komisi II FPKS Jazuli Juwaini menilai kedatangan tiga pengemplang triliunan uang Negara ke Istana Negara patut dipertanyakan. "Apa urgensinya atau keuntungannya dari kedatangan tiga orang tersebut. Apa tidak ada jalan lain selain datang ke Istana," katanya di gedung MPR/DPR, Selasa (14/2).