Berita

Kejelasan pengesahan RUU tentang Pornografi yang sudah melewati tahapan uji publik pada Ramadhan lalu, ternyata belum menimbulkan kepuasan di beberapa kalangan. RUU yang sudah lama belum diundangkan ini, diusulkan melalui tahapan uji publik ulangan pada kelompok yang masih menolaknya.

Krisis makroekonomi yang terjadi di Amerika Serikat masih akan berlanjut ke sesuatu yang lebih dalam dan serius. Pasalnya, paket penyelamatan (bailout) yang digelontorkan sebesar 700 miliar dollar AS itu tidak cukup efektif meredam gejolak dampak krisis yang menyebabkan jatuhnya harga properti di negara tersebut. Demikian pernyataan Ekonom INDEF Ikhsan Mojo, dalam diskusi Antisipasi Krisis Keuangan Global di Restoran Bebek Bali, Jakarta, Rabu (8/10).

Ramadhan boleh saja berlalu, akan tetap setiap muslim harus mampu menjadikan hari-hari setelah Ramadhan dan selanjutnya sebagai waktu untuk berpuasa.Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum DPP Persatuan Tarbiyah Islamiyah, H Anwar Sanus.Usai Ramadhan, Ia mengatakan, umat Islam harus senantiasa menahan diri dari hawa nafsu yang berlebihan.

Calon jemaah haji (calhaj) Indonesia diminta tetap tenang dan tak perlu khawatir dikenai biaya tambahan, terkait krisis moneter di Amerika Serikat (AS), yang berimplikasi nilai tukar dolar terhadap Rupiah.

Fenomena global krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS) telah memberikan dampak ke negara maju dan berkembang, termasuk dalam negeri Indonesia. Penyelesaian krisis ini seharusnya dilakukan secara global pula.

Pimpinan Panitia Khusus (pansus) RUU tentang Pornografi melaporkan perkembangan pembahasan kepada Ketua DPRRI Agung Laksono, Selasa (7/9). Setelah menjalani proses uji publik kelima daerah, saat ini RUU yang sudah lama ditunggu-tunggu itu, sudah memasuki tahapan finishing. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Anggota Pansus RUU tentang Pornografi Yoyoh Yusroh, di Gedung DPRRI, Jakarta.

Proses eksekusi terhadap tiga terpidana mati kasus Bom Bali I, yakni Amrozi, Mukhlas, dan Imam Samudra, masih menjadi pertanyaan kapan akan dilaksanakan. Jaksa Agung (JA) Hendarman Supandji yang menjadi otoritas tertinggi di Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan sebagai penentu kapan eksekusi tersebut dilaksanakan. Akan tetapi, Jaksa Agung membantah adanya pernyataan tersebut.