Eramuslim – Majlis Perunding Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) mendesak pemerintah PM Najib Tun Razak untuk mengambil sikap tegas dan berani terkait kekejaman junta militer Myanmar terhadap Muslim minoritas Rohingya.
Dalam tuntutannya, MAPIM meminta pemerintah Kuala Lumpur berani bertindak tegas, bahkan mengusir seluruh warga Myanmar di Malaysia jika kekejaman dan pembantaian terus berlanjut di Negara Bagian Rakhine yang di diami minoritas Muslim.
“Pemerintah dulu telah membuat sebuah sikap, tapi sekarang terjadi lagi. Janganlah retorika belaka. Kalau terus begini kita harus halau seluruh warga Myanmar dari Malaysia,” ujar Presiden Direktur MAPIM, Mohd Azmi Abdul Hamid.
“Inilah satu-satunya cara untuk mengajari mereka, ini bukan tentang rasa tidak hormat kami,” ujar Mohd Azmi kepada media setelah mengajukan memorandum ke kedutaan Myanmar hari Rabu (30/08) kemarin.
Mohd Azmi sendiri mengungkapkan kekecewaannya saat pihak kedutaan Myanmar menolak untuk bertemu dengan perwakilan mereka dan hanya menyuruh petugas bawah untuk menemui MAPIM.
“Ini menunjukkan bahwa mereka sangat arogan dan tidak ingin mendengar pendapat dari siapa pun. Kami tahu banyak resolusi yang dikeluarkan dari OKI, PBB atau ASEAN, mereka tidak peduli dan tetap mengusir warga Rohingya,” tukas Mohd Azmi.
Memorandum sendiri berisi desakan kepada junta militer untuk segera menghentikan operasi militer terhadap etnis Muslim Rohingya, serta menuntut pemerintah Naypyidaw untuk menghormati Deklarasi Hak Asasi ASEAN yang telah ditandatangani oleh Myanmar.
Selain itu MAPIM juga mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakui dan memberikan kewarganegaraan kepada etnis Muslim Rohingya sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik. (Harakahdaily/Ram)
