Eramuslim.com – Perdana Menteri Mahathir Mohamad beberapa waktu lalu (12/5) mengumumkan suatu Dewan Penasehat,Council of Elders, yang terdiri dari Taipan, Mantan Menteri Keuangan, Mantan Dirut Petronas, dan seorang mantan Gubernur Bank Sentral. Mahathir mengatakan tugas dari dewan adalah mengawasi perekonomian Malaysia yang tengah berjalan agar tetap dalam koridor: memacu pertumbuhan, mengurangi utang, dan bersahabat dengan investasi. Satu-satunya perempuan dalam dewan penasehat tersebut adalah Dr. Zeti Akthar Aziz, sang mantan Gubernur Bank Sentral Malaysia.
Zeti jelas bukan makroekonomis yang biasa.Ia adalah seorang mantan Gubernur Bank Sentral yang menjabat selama 16 tahun, sejak masa pemerintahan Mahathir yang pertama. Ketika tahun 1998, tepat pada saat Malaysia berada di tengah pusaran Krisis Keuangan Asia 1997-1998, ia menjabat sebagai pelaksana tugas (acting) Gubernur Bank Sentral yang juga ketua tim kebijakan capital controlled, sekaligus Deputi Gubernur Bank Sentral. Zeti adalah ekonom perempuan yang memimpin perekonomian Malaysia mengambil jalan yang berbeda dari doktrin IMF. Dan ia berhasil membawa Malaysia melalui krisis ekonomi terburuk dalam sejarah Asia tersebut.
Saat itu di tahun 1997-1998, IMF menginginkan agar negara-negara pasiennya di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Thailand, memberlakukan rezim kapital bebas, kurs mata uang mengambang, dan suku bunga tinggi (pengetatan moneter). Zeti malah memberlakukan hal sebaliknya di Malaysia. Ia kemudian menerapkan apa yang disebut sebagai rezim kapital terkendali (capital controlled), kurs mata uang tetap (pegged), dan suku bunga rendah. Kendali kapital hanya diberlakukan selama setahun, sementara kurs tetap diterapkan hingga tahun 2005 di Malaysia.
Pendukung IMF, seperti Prof. Steve Hanke dari John Hopkins University menyebut dalam sebuah artikel di majalah Forbes, “Malaysia, telah membuang jauh-jauh pelajaran (ekonomi) dari setengah abad terakhir”. Steve Hanke menyitir kata-kata dari Friedrich Hayek’s, Bapak Ekonomi Neoliberal, yang menyatakan bahwa karakterisasi dari kendali pertukaran (kapital) sebagai“langkah pasti menuju jalan totalitarianisme dan .. penindasan akhir dari segala cara untuk bebas”.
