Tidak Bisa Dilarang
Dalam kesempatan di Istana Bogor, Jokowi selanjutnya menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.
“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujarnya.
Menanggapi itu cendekiawan muslim Azyumardi Azra meminta masyarakat waspada terhadap sikap Presiden Jokowi itu.
Sebab, Jokowi kerap melakukan tindakan yang berlawanan. Meski berkali-kali mantan Wali Kota Solo itu menolak memperpanjang masa jabatan, Azra mewaspadai pernyataan itu akan berubah sebaliknya.
“Pernyataan Presiden Jokowi bahwa ia ‘taat, tunduk dan patuh pada konstitusi’ masih normatif. Tidak cukup tegas menjawab kegaduhan politik tiga pimpinan parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 14 Februari 2024. Presiden Jokowi juga tidak eksplisit dan tegas menyatakan ‘menolak’ penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan Presiden dan amandemen UUD 1945,” papar Profesor Azyumardi, Minggu pagi (6/3).
“Saya sudah menyampaikan secara terbuka di berbagai media. Jangan berpendapat begitu (Jokowi menolak), apalagi yakin. Karena melihat gejalanya sering apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan,” sambung anggota Dewan Pers yang baru terpilih itu.
