Oleh: Ahmad Khozinudin*
PROYEK oligarki meminjam tangan penguasaan, telah merampas hak rakyat. BPN ‘menjadi martir’ Proyek Pembangunan Waduk Bener berdasarkan Perpres 109/2020 Tentang perubahan ke 3 atas Perpres 3/2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional.
Untuk dalih pengamanan pengukuran tanah, ribuan aparat kepolisian ‘menyerbu’ Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo hari ini, Selasa (8/1).
Aparat melakukan penyisiran desa (swiping) dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit, untuk persiapan pembangunan waduk bener. Aparat juga mengejar beberapa warga Wadas.
Ganjar yang digadang-gadang mau nyapres, ternyata tak membela rakyatnya di Purworejo. Kalau rakyat Jawa Tengah saja diabaikan, apalagi rakyat di luar Jawa Tengah?
Gubernur yang rajin pencitraan naik sepeda ini menyebut ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas, Purworejo. Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ganjar meminta warga tidak menyikapi serbuan aparat polisi secara berlebihan. Ganjar mengklaim semua akan berjalan aman dan kondusif.
Kondusif? Kondusif bagi oligarki yang akan mengerjakan proyek? Membangun tambang? Sementara rakyat? Yang diteror ribuan aparat? Yang tersudut, berkumpul di masjid? Yang sejumlah warganya ditangkap? Yang aspirasinya menolak proyek dibungkam? Iitukah yang disebut kondusif ?
Kalau hanya pengukuran, kenapa libatkan ribuan aparat? Gabungan Polri-TNI hingga satpol PP? Kalau pengukuran lahan, kenapa rakyat desa tidak dilibatkan? Bukankah mereka yang lebih tahu batas-batas? Yang lebih tahu ada tanaman dan bangunan apa saja?
Ini sudah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat penegak hukum, yang semestinya mengayomi dan melindungi rakyat, telah disalahgunakan untuk menteror dan menakut-nakuti rakyat. inikah, model kekuasaan aku Pancasila?
Baru untuk proyek bendungan saja, rakyat sudah dibungkam. Apalagi untuk proyek IKN?
