Dua lembaga ini meminta pemerintah bertanggung jawab atas insiden pengerahan pasukan di Desa Wadas. Dua nama disebut secara khusus, yakni Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar telah banyak mengeluarkan pernyataan. Tetapi tidak dengan Jokowi.
Oleh: Tamsil Linrung, Anggota DPD RI
DESEMBER 2021 lalu, dalam acara pengarahan kepada kepala kesatuan wilayah yang diselenggarakan di Bali, Presiden Joko Widodo mewanti-wanti para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Mereka diminta mengawal investasi di masing-masing wilayahnya.
Bagi yang tidak bisa, ancamannya tidak tanggung-tanggung. Jokowi bilang telah meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memperingatkan dan bahkan mengganti Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi di Tanah Air.
Dua bulan berlalu, Desa Wadas memanas. Media melaporkan, ratusan (dan bahkan ada yang menyebut ribuan) polisi beserta Satpol PP merangsek ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nama Wadas lalu menggema, ramai dibicarakan lantaran polisi menangkap puluhan warga demi kelancaran pembangunan Bendungan Bener (Tempo, 10 Februari 2022).
Boleh jadi, peristiwa kelam di Desa Wadas adalah buntut pernyataan presiden. Meski sulit memberi kesimpulan secara tegas, namun sulit menampik benang merah yang berpotensi mengaitkan korelasi dua peristiwa di atas.
Nilai investasi Bendungan Bener memang terbilang besar. Angkanya mencapai Rp 2,06 triliun yang bersumber dari APBN-APBD. Tujuannya baik. Bendungan Bener diharapkan dapat menyuplai air untuk ribuan hektar sawah, pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain.
Namun, tujuan baik itu tentu harus melalui cara-cara yang baik pula. Kita tahu, pembangunan bukan melulu soal investasi atau target manfaat semata. Pembangunan juga adalah tentang demokratisasi, penghargaan terhadap hak-hak rakyat. Banyak yang memperoleh manfaat, namun tak sedikit pula yang merasa dirugikan.
Pemerintah seharusnya bisa mendeteksi potensi konflik yang muncul akibat pembangunan infrastruktur. Dalam kasus Wadas, misalnya, rakyat bukannya tidak paham bernegara. Jauh hari, mereka yang kontra telah melayangkan keberatan.
Namun gugatannya ditolak, baik di tingkat pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara maupun kasasi di Mahkamah Agung. Putusan itu membuat pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD percaya diri, dan mengatakan program pemerintah sudah benar.
