Demikian juga herd imunnity tidak mensyaratkan harus vaksin 100 persen. Untuk Indonesia cukup sekitar 190 juta penduduk, artinya 80 juta penduduk tidak perlu divaksin.
Kenapa sekarang jadi wajib. Karena Pemerintah kuatir vaksin kadaluarsa dan penyimpanan tidak baik, takut rugi akan terbuang sia-sia vaksin tersebut.
Itu semua karena tidak terencana secara baik antara supply vaksin dengan kemampuan untuk vaksin. Artinya kesalahan berulang-ulang ada pada Pemerintah. Merugikan Negara namun memaksa rakyat untuk menanggung kerugian tersebut. Kelicikan. Bisa jadi.
Lalu apakah salah ada warga yang menolak vaksin dengan dasar kualitas rendah. Apakah salah bagi yang tidak mau divaksin. Tidak sama sekali. Tidak ada satupun undang-undang yang mewajibkan.
Catat tercapainya herd immunity hanya perlu 190 juta penduduk yang divaksin, tidak semua penduduk yang harus divaksin.
Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan berulang. Terhadap kerugian Negara, juga kerugian rakyat. Keledai saja tidak mau terperosok pada lubang yang sama.
Untuk itu DPR, BPK dan KPK harusnya wajib meng audit tentang kasus-kasus vaksin.
Kerugian negara tentang pemilihan vaksin kualitas rendah dan perencanaan import/supply yang amburadul asal pesan, harus diminta pertanggung jawabannya. Tentunya kepada Presiden Jokowi. Sementara yang sudah divaksin Sinovac jangan abai wajib prokes. [Gelora]
(Penulis adalah pengamat kebijakan publik, yang juga aktivis pergerakan 77-78 dan Sekjen FKP2B). [Gelora]
