Vaksin Covid, Jokowi Harus Bertanggung Jawab

Pemerintah Indonesia tetap ngotot menggunakan vaksin Sinovac. Tentu karena sudah terlanjur kontrak bisnis, dengan sistim borongan banyak sekali. Ini jawabannya masalah bisnis, kontrak tidak bisa dibatalkan. Sudah terlanjur harus ditelan. Apapun kondisinya.

Lalu mengenai target 1 juta per hari untuk divaksin, bahkan target ditambah 2 juta perhari. Apakah sudah tercapai? Tidak sama sekali. Belum ada pengumuman resmi selama 7 bulan ini untuk capaian target tersebut.

Karena kemampuan tenaga kurang dan distribusi vaksinnya juga tidak mendukung.

Buktinya yang minta disuntik kedua kali sudah berteriak untuk disuntik. Juga tidak mampu mengejar target suntikan pertama.

Aneh sekarang vaksin dipaksakan. Vaksin di samping bisnis bisa jadi di politisasi.

Dijadikan prasyarat untuk memasuki tempat-tempat umum dan pengurusan administrasi publik. Apakah pemerintah mampu untuk melayani vaksin tersebut.

Jawabannya diragukan sama sekali. Tidak ada perubahan kinerja walaupun sudah berlangsung selama 7 bulan.

Tentu dengan pemaksaan akan jadi masalah lanjutan yang lebih besar, bisa karena impor vaksin dengan skedul yang, bisa karena pola distribusi maupun tenaga kesehatannya.

Pemaksaan vaksin apakah betul. Jelas juga tidak. WHO sendiri menyatakan tidak dengan paksaan.