Jadi memang jalannya cuma utang baru. Sebagaimana UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah dapat menetapkan defisit di atas 3 persen GDP.
Dengan demikian pemerintah menetapkan defisit Rp 1.039 triliun di tahun 2020 dan tahun 2021 defisit juga di atas Rp 1.000 triliun.
Utang sebesar lebih dari Rp 1.000 triliun setiap tahun ini akan diambil pemerintah sampai tahun 2023 yang merupakan batas waktu penggunaan UU Nomor 2 Tahun 2020 atau UU darurat corona.
Tapi, sekali lagi, bahwa untuk dapat utang luar negeri zaman sekarang tidak mungkin, sehingga andalannya adalah menggunakan uang masyarakat Indonesia.
Pemerintah bisa saja menggunakan dana wakaf, dana celengan masjid, atau tabungan agama lainnya, atau dana celengan amal lainnya (harap hati-hati harta anak yatim).
Tetapi pemerintah harus ingat semua itu adalah utang yang harus dibayar tepat waktu. Kalau tidak bisa bayar bakal dikejar sampai ke Solo. (RMOL)
