Malah dalam kesempatan lain dalam pertemuan bersama tokoh-tokoh umat dan pimpinan ormas, Dahnil satu2nya yang kritis terhadap ajakan Presiden. Saat itu, Presiden mengatakan akan memaksa para taipan membangun kemitraan. Nah dia bertanya, apakah para tokoh tersebut bersedia. Semuanya tidak mempersoalkan tawaran tersebut, bahkan ada yang bernada agar segera direalisasikan.
Namun Dahnil saat itu mengajukan syarat. Pemuda Muhammadiyah hanya berkenan bekerja sama dengan taipan yang perusahaannya tidak merusak lingkungan dan kegiatan usahanya compatible dg suasana kebatinan umat Islam.
“Oh…saya kira semuanya sudah setuju. Ternyata ada yang tidak setuju atau setuju dengan syarat. Apa tadi syaratnya Mas Dahnil?” kata Jokowi menimpali.
Begitulah Dahnil dalam menjaga dan merawat integritas dan komitmen. Dia tetap kokoh dan konsisten dg berbekal Tauhid, Ilmu dan Amal.
‘Rayuan’ Presiden saja dia tolak, apalagi beragam tawaran dari para anak buah Presiden yang selalu datang, jg ditolak kalau tidak sejalam dg visi Pemuda Muhammadiyah dan bermakud melemahkan gerakan.
Merawat moral dan integritas ini merupakan tekad besar Dahnil yg menjadi bagian utama visi-misinya “Nalar Baru Gerakan Pemuda Muhammadiyah” yg disampaikan saat Muktamar empat tahun lalu di Padang. Tekad tersebut langsung diikuti ikrar/deklarasi anti korupsi saat pelantikan kepengurusannya.
Saat ini, empat tahun kemudian, ketika masa jabatannya akan habis, Dahnil dikerjai. Sulit ut tdk mengatakan bahwa apa yg dialaminya belakangan ini adalah upaya kriminalisasi. Kesalahannya terkesan kuat dicari2. Apalagi dg kasus yg selama ini dia diperangi. Sungguh fitnah yg sangat keji. Upaya demoralisasi yg sempurna.
Ditambah lg saat ini tahun politik. Dimana Dahnil sdh berijtihad mengambil posisi berseberangan dg petahana. Aroma politisasinya pun semakin kental. Tujuannya, bisa ke Dahnil sendiri atau ke org yg dia dukung di Muktamar Pemuda Muhammadiyah agar kalah, atau jangka panjang menggerus suara pemilih Prabowo.