Uang Rakyat Digarong, Di Mana Mahasiswa?

Eramuslim.com – MAHASISWA adalah garda terakhir pejuang rakyat. Dulu, ketika tentara dikooptasi, polisi jadi begundal, birokrasi plonga-plongo, politikus mati dibius, mahasiswa melawan. Mahasiswa membentengi rakyat dari kezaliman, rakyat bersatu di belakang mereka. Rezim pun tumbang.

Sekarang, mereka tidak ada dimana-mana. Kehidupan digital telah mengasingkan mereka dari rakyat. Impian digital menjadikan mereka orang-orang egois yang tidak peduli sekitarnya.

Apa yang terjadi hari ini tidak dapat lagi dicerna bahkan oleh hati yang paling kotor.

Mahasiswa yang seperti ini jika Soe Hok Gie masih hidup pasti dikasih dan disuruh pakai bedak, biar tampangna makin manis di mata penguasa…

Penggarongan Uang Rakyat

Lihat saja siapa yang telah bergelimpangan di bawah kuasa rezim ini? KPK sudah menjadi mayat. Padahal KPK adalah satu-satunya lembaga produk reformasi yang tersisa dan telah berjuang dengan konsisten memberantas korupsi, namun sekarang tertinggal mayat berbau busuk. Pemberangusan KPK itu dilakukan melalui peraturan (UU No.19/2019).

Rakyat yang berada disekitar lokasi pertambangan maupun yang jauh, akan melihat kekayaan alam mereka dieksploitasi habis-habisan dengan mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat sekitar. Ancaman itu tidak bisa dilawan sebab di bawah UU Minerba yang baru pengusaha tambang memiliki hak hukum untuk mengkriminalisasi mereka yang memprotes.

Di sisi lain Perppu No.1/2020 menjadikan keuangan negara sebagai dompet penguasa yang bisa dirampok tanpa konsekuensi hukum. Dana Kartu Prakerja 5,6 trilyun misalnya, akan dibagi-bagi untuk penguasa e-wallet (dompet digital), platform digital, penyedia video, politisi dan birokrat yang terlibat, sementara kompetensi pekerja Indonesia tidak kemana-mana, cuma dijadikan dalih saja. Kehilangan uang sebanyak itu rakyat tidak bisa apa-apa, sebab ada pasal dalam Perppu yang menyatakan bahwa kerugian negara tidak bisa digugat secara hukum.

Bukan itu saja. Rakyat akan dirugikan ratusan triliun lagi karena Bank Indonesia akan disuruh mencetak uang untuk membeli surat utang negara dan swasta. Rakyat bakal langsung memikul biayanya karena harus membayar harga-harga jauh lebih mahal dari semestinya.