Menjadi sangat aneh ketika Jokowi membantahnya. Dia malah meminta Prabowo membuktikan dan melaporkannya bila ada datanya. Di medsos muncul meme “Jokowi melawan Jokowi!”
Soal pekerja Cina di Cianjur, Menakertrans Hanif Dakhiri juga langsung menudingnya sebagai kabar bohong alias hoax. “Saya sudah mendapat informasi. Itu hoax, hasil editan,” ujarnya.
Hanif juga mewanti-wanti agar kita tidak mudah mempercayai hoax. “ Hancur republik ini kalau kita mempercayai hoax!,” tegasnya memperingatkan.
Siapa sebenarnya yang sedang menebar hoax? Media, publik, atau pemerintah?
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Depdagri Zudan Fakhrullah membenarkan bahwa WNA termasuk dari Cina boleh memiliki e-KTP. Sudah banyak WNA yang memiliki e-KTP. Aturan itu bahkan telah berlaku sejak 2006.
Sebelumnya seorang warga di Cianjur dilaporkan namanya tercantum dalam DPT, namun NIK-nya ternyata milik seorang warga negara Cina.Temuan ini viral. Mendagri Tjahjo Kumolo juga menyatakan info itu palsu, karena nama dan NIK beda. Benarkah?
Ternyata temuan itu benar adanya. Bukan info palsu seperti dikatakan Mendagri atau hoax seperti kata Menakertrans. KPU Cianjur mengakui mereka memasukkan nama seorang warga Cianjur ke DPT, namun NIK-nya atas nama warga Cina. Mereka berkilah ada kesalahan input data.
Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Jabar juga menemukan fakta ada dua orang WNA yang masuk DPT. Tidak tertutup kemungkinan ditemukan fakta yang lebih banyak WNA masuk ke dalam DPT.
