Kejadian apa saja mudah dibesar-besarkan untuk sekedar menjadi pemantik (trigger) ketika pertama, ada masalah serius yang terpendam begitu lama. Api dalam sekam. Hanya tunggu pemicunya saja. Kedua, ada orang-orang pintar yang memainkan isu itu. Bahasa akademiknya: aktor intelektual.
Apa masalah yang terpendam lama di Papua? Ketertinggalan! Bahasa kejamnya: diskriminasi. Dan betul, masyarakat Papua tertinggal jauh dari masyarakat Indonesia yang lain. Terutama tertinggal dalam aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Ingat busung lapar dan gizi buruk yang pernah mengakibatkan 61 orang dari Suku Asmat meninggal? Betapa di wilayah yang kaya tambang emas dan nikel masih banyak penduduknya yang mati kelaparan dan dihajar busung lapar.
Lima tahun terakhir (sejak 2014) warga miskin Papua bertambah 60 ribuan. Jumlah warga miskin Papua sekarang mencapai 28 persen. Lima tahun, berarti era Jokowi? Betul! Ini sekaligus jadi otokritik bagi pemerintahan Jokowi yang selama ini gemar menjual berita infrastruktur untuk daerah tertinggal, khususnya Papua. Ternyata, infrastruktur bukan solusi terbaik bagi masyarakat Papua. Buktinya? Yang miskin tambah banyak. Artinya, pembangunan infrastruktur tidak linier dengan kesejahteraan masyarakat Papua. Bukan berarti infrastruktur tidak penting. Hanya saja, belum tepat fungsi. Ini bukti bahwa solusi berupa infrastruktur di Papua ternyata tak terukur. Jangan semua penyakit dikasih obat bodrek tuan.
Diantara masyarakat Papua sendiri terjadi kesenjangan yang juga mencolok. Banyak para elit dan pejabat di Papua yang kaya raya, tapi penduduknya dibiarkan tetap miskin. Para elit ini perlu lebih keras lagi memperjuangkan warga asli Papua, bukan hanya berjuang untuk diri mereka sendiri. Jangan mengaku sebagai pejuang Papua sementara mereka berlimpah kesejahteraan di atas ketertinggalan, kemiskinan dan penderitaan warga asli Papua.
Sumber Daya Alam (SDA) Papua kaya raya. Mestinya ada mekanisme pembagian yang proporsional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Bukan hanya untuk mensejahterakan para pejabat di Jakarta dan para elit Papua saja. Tapi kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Papua. Situasi yang terjadi sekarang tepat untuk merumuskan kembali Ke-Indonesiaan masyarakat Papua dalam konteks keadilan.
Begitu juga dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua. Masih banyak yang harus didorong untuk dibenahi dalam rangka mengejar ketertinggalan.
Lalu, siapa yang bermain di balik isu rasisme di Papua? Kok jadi curiga? Bukan! Dalam memecahkan masalah, perlu melihat dari semua sisi. Diawali pertanyaan: kasus di Surabaya dan Malang, kenapa meledaknya di Manokwari, Sorong dan Fak FAK? Mengapa begitu cepat terjadi mobilisasi massa?
Untuk memobilisasi massa sebesar dan secepat itu biasanya perlu sutradara yang berpengalaman. Wajar kalau kemudian ada yang mengkaitkan peristiwa Papua dengan perpecahan dua kubu pendukung istana yaitu Teuku Umar dan Godangdia cs.
Pemain di Teuku Umar adalah kepala BIN yaitu Jenderal Polisi Budi Gunawan. Populer dengan sebutan BG. Selain Megawati, ketum PDIP. BG telah sukses menarik Prabowo masuk dalam barisan untuk memperkuat posisioning PDIP terhadap Jokowi.
Di Godangdia ada Surya Paloh yang sedang dipreteli perannya. Tidak hanya Surya Paloh, tapi juga Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Wiranto, Moeldoko dan Hendropriyono juga punya nasib yang sama. Apalagi, para jenderal ini tak punya partai dan anggota parlemen. Beruntung, Hendropriyono masih punya menantu yang sekarang jadi KASAD. Nama-nama tersebut adalah deretan para jenderal dengan seabrek pengalaman, terutama di daerah konflik.
