Kemungkinan kelima, rencana jangka panjang yaitu agenda 2024. Siapa yang akan dicalonkan jadi presiden, dan partai-partai apa yang akan diajak berkoalisi untuk mengusungnya bisa disetting dari sekarang.
Hidden agenda selalu hadir di balik setiap manuver politik. Jangka pendek maupun jangka panjang. Apalagi ini melibatkan transaksi besar. “Beli mahal harus dapat barang berharga”. Begitulah yang berlaku di pasar “pertukaran politik”. Yang pasti, pertemuan Prabowo-Jokowi telah membuat konstalasi baru terkait hubungan Prabowo dengan pendukungnya, dan Jokowi dengan mitra koalisinya.
Lalu, apa yang ditransaksikan kedua tokoh ini? Tentu, tak ada “makan sate Senayan” tanpa agenda kenegaraan yang diobrolkan. Apa obrolannya? Soal ini harus cari bocoran di dapur belakang. Tak mungkin dibicarakan di “meja makan”. Apalagi ada banyak media.
Pasca pertemuan di MRT, ada meja berikutnya yang agenda pembahasannya adalah negosiasi. Inilah panggung belakang. Publik menyebutnya “undertable transaction”. Transaksi ini bocor hanya beberapa hari setelah pertemuan di MRT Lebak Bulus.
Kabarnya, Prabowo siap rekonsiliasi. Syaratnya: kue kekuasaan dibagi sesuai dengan perolehan suara di pilpres 2019 yaitu 45-55 persen. 45 persen untuk Prabowo, dan 55 persen untuk Jokowi. Satu hal lagi yang diminta Prabowo bahwa institusi keamanan seperti Kemenhan dan Panglima TNI itu bagiannya Prabowo, mengingat Prabowo berasal dari TNI.
Bocoran inilah yang nampaknya membuat Amien Rais Cs mulai melunak. “Cerdas kamu Wo! Masuk akal juga!”. Begitulah kira-kira yang ada di pikiran Amien Rais Cs. Bagaimana dengan PKS? Masih harus rapat dulu.
Sampai di sini, Prabowo cukup cerdas. Pertama, manuver Prabowo ini berhasil membuat gusar kubu koalisi Jokowi. Kedua, memberi alasan rasional yang cukup kuat bagi Prabowo seandainya nantinya akan memilih oposisi. “Lu enggak bisa penuhin tawaran gue, ya gue oposisi.” Ah, sing bener? Kita lihat nanti.
Pertanyaan berikutnya muncul: pertama, apakah tawaran Prabowo ini harga mati? Artinya, apakah ketika Jokowi tak setuju dengan proposal ini, lalu Prabowo memilih oposisi? Atau Prabowo masih bisa bernego lagi? Sebab, tawaran yang diminta Prabowo hampir mustahil bisa dipenuhi. “Penuhi tawaran lu, gue digebukin temen-temen gue Wo”. Kira-kira seperti itulah yang ada di benak Jokowi.
Pertanyaan kedua, apakah para pendukung bisa terima kembali Prabowo seandainya rekonsiliasi ini terjadi? Sebab, ini berarti Prabowo bisa dianggap berada dalam satu kubu dengan Jokowi untuk menghadapi para pendukung yang diidentifikasi sebagai pembangkang.
Pertanyaan ketiga, bagaimana nasib bangsa ini, terutama demokrasi kita, jika pemerintahan berjalan tanpa oposisi? DPR bisa jadi lembaga yang hanya bertugas menstempel keinginan pemerintah.
Pertanyaan-pertanyaan ini tak cukup ruang untuk dijawab dalam artikel pendek ini. Akan diberikan analisis dalam tulisan berikutnya. Tentu dengan data-data terbaru, mengingat dinamika politik yang begitu cepat perubahannya. Sabar bro! [end]
Tony Rosyid
Pengamat politik dan pemerhati bangsa. [rmol]
