Getih getah dari bambu yang menghabiskan dana 550 juta pun digoreng setiap hari. Jika dibandingkan acaranya gubernur Jateng yang hanya beberapa jam menyambut kedatangan presiden dengan menelan anggaran biaya dari APBD 18 miliar, maka karya seni getih getah yang dianggarkan dari dana patungan sejumlah BUMD tentu tak ada apa-apanya. Apalagi ini untuk event internasional yaitu Asian Games. Tapi sejumlah media on-line dan buzzer begitu sangat atraktif menyoalnya. Sementara pembangunan rumah DP 0% misalnya, nyaris tak ada beritanya. Pergub 42/2019 tentang pembebasan pajak bagi rumah pensiunan, tenaga pendidik dan para pahlawan hampir tak tersentuh oleh televisi. 176 bus gratis yang disediakan Pemprov DKI untuk para pelajar juga tak diberitakan. Nasionalisasi pengelolaan air dan lahirnya pergub 132/2018 tentang hak pengelolaan apartemen yang diserahkan kepada penghuni juga sepertinya membuat media tertarik.
Anies sebagai gubernur DKI perlu dikritisi kebijakannya, itu setuju. Bahkan harus. Setiap penyelenggara negara mesti diawasi kebijakan, kinerja dan penggunaan anggaran. Tapi bukan berarti harus selalu dicari-cari kelemahannya. Diblock up isu-isu yang bisa memunculkan stigma negatif. Bahkan cenderung dihadirkan selalu “black campaign”. Pilgub DKI sudah lama berlalu. Pilpres masih jauh, dan belum ada bakal calon bro. Jangan bikin gaduh! Biarlah para kepala daerah bekerja untuk bangsa ini. Kalau Ahok mau turun lagi di politik dan berminat nyapres atau nyawapres, berjuang dulu di regulasinya. Baru ketemu dengan Anies nanti di pilpres 2024.
Jika upaya menyerang Anies dianggap melampui batas dan tak lagi wajar, maka ini akan membangkitkan empati dan simpati rakyat kebanyakan kepada Anies. Tidak saja para pendukung Anies di DKI, tapi rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri.
Rasa empati ini ketika bangkit justru bisa jadi serangan balik kepada Ahok. Persoalan bus Transjakarta yang mangkrak, kasus tanah BMW, rumah sakit Sumber Waras dan gurita pulau reklamasi yang sebagian telah menyerat anggota DPRD dan pejabat Pemprov akan jadi tema baru bagi rakyat untuk mengkait-kaitkannya dengan nama Ahok sebagai gubernur DKI saat itu.
Jika ada yang mencoba membanding Anies dengan Ahok, mesti fair. Pertama, soal clean government. Bagaimana pandangan BPK dan KPK terhadap dua gubernur ini? Kedua, berapa penghargaan yang diterima Ahok jika dibandingkan dengan yang diterima Anies? Ketiga, soal kenyamanan warga Jakarta. Lebih nyaman sewaktu dipimpin Ahok, atau ketika gubernurnya Anies? Terutama soal komunikasi publik. Banyak item kalau kita ingin membandingkan keduanya. Bahkan tak sedikit yang mempertanyakan, dan ini sangat mendasar: apa sih prestasi Ahok ketika memimpin Jakarta? Tentu ada. Setiap kepala daerah harus diapresiasi semua jasa dan kontribusinya terhadap negara. Tak boleh dilupakan oleh bangsa ini. Tetapi, tak perlu juga merasa paling hebat diantara gubernur yang lain.
