Memang, sebagian orang masih bilang: itu pencitraan. Terutama mereka yang belum bisa “move on” dari kekalahan. Ini biasa, wajar dan harus dimaklumi. Dalam politik ada luka. Tidak setiap luka bisa cepat untuk disembuhkan. Apalagi, setiap orang juga berbeda dalam membuat ukuran kepercayaan. Mereka mesti dirangkul dan diberi pengertian.
Ditengah keraguan sebagian orang, Anies kembali membuat kejutaan. Kali ini, giliran lahan R.S. Sumber Waras. BPK mencatat, transaksi pembelian lahan ini terbukti merugikan. Negara kehilangan 191,33 milyar. Lumayan besar. Sempat Ahok dan sejumlah orang dipanggil KPK. Habis itu, kasus seolah dilupakan. Jejaknya lenyap dari berita media. Publik sempat curiga: ada kekuatan yang sedang mengendalikan. BPK tidak mungkin salah.
KPK berdalih: tak ada niat jahat di kasus ini. Publik makin curiga. Bagaimana tidak ada niat jahat, sementara pembayaran dilakukan secara cash. Ratusan milyar cash? Aneh! Ada suatu keganjilan. Gegara kasus ini, Kredibiltas KPK mulai dipertanyakan. Masyarakat bilang: KPK masuk perangkap permainan.
Untuk efektifitas pencegahan dan pemberantasan korupsi, Anies membentuk KPK sendiri, KPK DKI. Hanya mirip fungsi dengan KPK yang sudah ada, tapi beda wewenang. Bersama KPK DKI yang baru ini, Anies minta Wagub menuntaskan kasus jual beli lahan Sumber Waras. Harus tetap diusut dan dituntaskan. Bambang Widjajanto, mantan wakil ketua KPK, dan Ogoeseno, bekas wakapolri ini bersama timnya mendapat tugas untuk mendampingi. Dengan melibatkan tim hukum ini, Anies nampak punya keseriusan dalam menangani permasalah korupsi di DKI.
Pihak Sumber Waras diberi dua pilihan: kembalikan 191,33 milyar ke negara, atau jual beli dibatalkan. Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) sebagai penjual lahan berdalih: tak ada dasar untuk mengembalikan. Jika demikian, opsinya adalah pembatalan.
Veronica Tan, istri Ahok yang diduga terlibat keburu mau diceraikan. Adakah hubungannya? Ahli hukum Djoko Edy Abdurrahman, wasek LPBH PBNU sudah mulai mengkait-kaitkan. Tulisannya yang viral di medsos (jika benar) berupaya membuat logika kausalitasnya. Sangat “tidak etis” dibicarakan jika memang tidak ada kaitan. Tapi, posisi Veronika Tan adalah ketua Yayasan Kanker Indonesia Wilayah DKI saat itu. Oleh KPK dianggap ikut terlibat dalam proses jual beli lahan R.S Sumber Waras. Faktor ini yang mendorong orang lalu mengkait-kaitkan.
