Eramuslim.com – PEMERINTAH yang “nekad” jalan sendiri untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan masih gonjang ganjing dan tidak meyakinkan rakyat. Presiden Jokowi seperti mengentengkan masalah. Memindahkan ibukota seperti memindahkan gudang.
Sebelum semua menjadi jelas baik urgensi dan kesiapannya, maka rakyat mesti menolak kepindahan ibukota tersebut.
Ada beberapa alasan yang wajar jika rakyat menolak, yakni:
Pertama, biaya besar Rp 400 triliun tidak mendapat penjelasan sumber. Hanya wacana ada dari APBN dan ada dari penjualan aset di Jakarta. Masalah penjualan aset tidak bisa begitu saja. Di samping persetujuan, siapa pembeli dan peruntukkan juga pertimbangan harga dan nilai strategis aset.
Kedua, hingga kini tidak ada pelibatan rakyat untuk pembahasan, dukungan dan persetujuan. DPR RI belum melangkah serius atau opsi referendum dengan meminta pandangan rakyat secara langsung.
Ketiga, kecurigaan publik belum terklarifikasi mengenai kepentingan asing dalam pemindahan ke Kalimantan. Program OBOR China melibatkan Kalimantan. Kini mengemuka sejarah keberadaan “Negara China” di Kalimantan.
Keempat, lokasi yang tidak jelas Kaltim atau Kalteng. Antar pejabat berbeda beda pernyataan. Ini artinya memang tidak ada penelitian yang seksama tentang kelayakan ibukota yang dimaksud. Mengambang.
