Eramuslim.com – WACANA tiga periode masa jabatan Presiden terus menggelinding sejalan dengan agenda Amandemen UUD yang ingin menghidupkan GBHN.
Publik melihat ini sebagai agenda tersembunyi. Berbagai elemen mewacanakan melalui spanduk dan pandangan politisi seperti diungkap Arief Poyouno atau Saan Mustofa. Arief yakin 85 persen rakyat dukung tiga periode.
Pandangan Amien Rais untuk mewaspadai kemungkinan amandemen UUD 1945 untuk penambahan periode jabatan Presiden mengingatkan dirinya bahwa saat memimpin MPR justru mengamandemen dari ketidakterbatasan masa jabatan Presiden yang dipraktikkan rezim Orla dan Orba menjadi dua periode saja.
Reaksi Jokowi yang menolak atas usulan tiga periode yang dinilai menampar, mencari muka, dan menjerumuskan itu belum mampu meyakinkan publik.
Masalahnya adalah kepentingan koalisi yang dapat mendaulat dengan dalih dukungan rakyat. Di samping tentunya tingkat kepercayaan publik yang rendah pada ucapan dan kebijakan Jokowi sendiri.
Buku karya Ben Bland yang berjudul “Man of Contradictions : Joko Widodo and The Struggle to Remake Indonesia” cukup menggelitik. Profil Jokowi digambarkan penuh dengan kontradiksi.
