Sederhana saja, untuk urusan protokol kesehatan yang berulangkali dilanggar oleh Presiden. Adakah Arteria Dahlan atau DPR mengkritik Presiden ? memanggil Presiden untuk dimintai keterangan ? atau bahkan, menyampaikan hak menyatakan pendapat terhadap sejumlah kebohongan Presiden ?
Fungsi kontrol DPR mandul. Maka, sejumlah masyarakat sipil menjalankan fungsi tersebut, tanpa dibayar seperti anggota DPR.
Wartawan Edy Mulyadi, sejatinya sedang melakukan kontrol terhadap eksekutif dalam kasus proyek IKN. Apa yang dilakukan oleh Wartawan Edy Mulyadi, semestinya tidak perlu, jika saja DPR telah menjalankan fungsinya.
Faktanya, DPR koor mengikuti kehendak Presiden untuk membuat proyek IKN. DPR mengabaikan suara rakyat yang mengkritik proyek IKN.
Lalu, karena itu Edy Mulyadi ditahan sementara Arteria Dahlan melenggang bebas ? inikah keadilan hukum yang dikehendaki oleh segenap rakyat Indonesia?
