Menurut Bambang, Tito menyadari impor senjata dan amunisi yang memakan biaya sekitar Rp49,091 miliar ini bermasalah. Di sisi lain, kata Bambang, Tito kesulitan menuntaskan polemik pengadaan senjata lantaran keberadaan para seniornya di institusi Polri.
Berangkat dari keadaan itu, lanjutnya, Tito memilih tutup mulut dan menunggu situasi tenang.
“Bisa jadi Kapolri menghadapi dilema, di satu sisi harus menjaga Korps Polri, di sisi lain dimungkinkan ada berbagai arahan dari seniornya dan secara pribadi merasa memang ada kesalahan dalam organisasi,” kata Bambang saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Kamis (13/10).
“Maka lebih baik diam dulu menunggu keadaan tenang,” ujar Bambang.
Bambang berpendapat, impor senjata dan amunisi untuk Korps Brimob bermasalah. Menurutnya, Polri telah melanggar aturan yang tertuang dalam Konvensi PBB, di mana diatur aparat kepolisian hanya boleh menggunakan senjata dengan kapasitas melumpuhkan, kaliber 3,8 milimeter.
“Kalau polisi mengacu pada ketentuan universal atau PBB tentang pemakaian senjata api, polisi hanya bisa memakai senjata api untuk melumpuhkan, paling tinggi colt 3,8 milimeter. Sedangkan yang diimpor polisi amunisi kaliber militer, di atas 5,6 milimeter,” kata Bambang.
Seluruh pemangku kepentingan dalam pengadaan senjata dan amunisi di Indonesia, kata Bambang, harus mengusut tuntas kisruh pengadaan senjata. Pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam impor ini perlu mendapatkan hukuman atau sanksi.
Bambang berharap Presiden Joko Widodo segera meminta penjelasan Tito secara detail terkait latar belakang serta tujuan impor senjata dan amunisi untuk Korps Brimob ini.
“Presiden harus heran dan memerintahkan Polri untuk menjelaskan hal itu. Jika tidak dilakukan, masyarakat akan terus bertanya dan mengapa masalah tersebut tidak diungkap latar belakangnya,” kata Bambang.
Tito sendiri menyatakan polemik pembelian senjata Korps Brimob Polri saat ini tengah ditangani oleh tim internal pemerintah yang terdiri dari 11 instansi terkait persenjataan, termasuk Polri yang diwakili anggota dari Baintelkam.
Menurut Tito, kelompok kerja itu akan diminta memberikan pendapat dalam menyelesaikan polemik impor senjata dan amunisi untuk Korps Brimob. (kl/cnn)
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/100-solusi-masalah-kehidupan-dalam-fiqh-kontemporer.htm
