Acara Ajang kampanye keamanan berkendara di kalangan anak-anak muda itu digelar di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Yang menjadi ikon adalah Presiden Jokowi. Hal itu terlihat dalam baliho dan poster yang disebar sangat massif sampai kota-kota kabupaten.
Presiden Jokowi juga diundang hadir dalam kegiatan tersebut. Dia difasilitasi “berkampanye” dan bertemu anak-anak muda dengan anggaran Polri. Kegiatan ini adalah kampanye terselubung di kalangan anak muda. Jokowi sempat hadir, salah satunya di Kota Palembang.
Polri juga terlihat sangat tidak netral dalam penanganan hukum atas atas kasus-kasus yang disebut sebagai Hoax dan penyebaran kebencian melalui media sosial.
Banyak pendukung Prabowo-Sandi yang dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penyanyi beken Ahmad Dhani dan seorang pelajar di Lombok NTB merupakan sebagian dari korban.
Sebaliknya tidak ada satu pun pendukung Paslon 01 yang ditindak. Habiburakhman anggota divisi hukum BPN menyatakan, sampai akhir Januari lalu ada 20 laporan mereka ke Polri. Namun tidak ada satupun yang diproses.
Melihat fakta-fakta itu, SE Kapolri tentang netralitas anggota Polri adalah sebuah kemajuan besar. Polri juga sudah menghentikan Millenial Safety Road Festival dengan alasan untuk menjaga kondisifitas pemilu.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata Polri. Apakah SE itu hanya pemanis bibir (lips service) atau langkah serius Kapolri untuk menjadi lembaga negara yang netral.
Sebagai bukti bahwa Polri sangat serius sebenarnya sangat mudah. Polri bisa memilih kasus yang paling menonjol dari puluhan laporan tim divisi hukum Prabowo-Sandi. Proses kasus tersebut, bawa ke pengadilan.
Banyak kasus menonjol yang bisa dipilih. Misalnya ujaran kebencian yang disampaikan anggota DPR dari Nasdem yang kini menjadi Gubernur NTT Victor Laiskodat. Kasus ujaran kebencian Abu Janda, Ade Armando, dan Boni Hargen.
