Hindari pelanggaran anggota sekecil apapun yang dapat berdampak pada penurunan citra Polri.Tingkatkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan anggota di lapangan.
Hampir semua larangan dalam surat edaran itu menjawab keresahan masyarakat. Sebagai aparat negara secara kasat mata secara kelembagaan maupun personilnya banyak yang melakukan berbagai tindakan yang disebut dalam surat edaran.
Di Kota Batu Jawa Timur, warga mengeluh dan hanya bisa mengelus dada. Mereka menyaksikan petugas kepolisian ikut memasang dan mengamankan alat peraga kampanye (APK) seorang artis ibukota yang nyaleg dari sebuah partai pendukung pemerintah.
Di Medan, Sumatera Utara sejumlah kepala lingungan (RT/RW) memasang APK Paslon 01. Mereka mengaku disuruh anggota Polri. Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto juga mengeluarkan pernyataan yang berindikasi sangat tidak netral.
Dia marah besar ketika terjadi keributan dalam tabligh akbar di Tebing Tinggi yang melibatkan anggota FPI. “Mereka belum berkuasa saja sudah begini. Apalagi kalau mereka sudah berkuasa. Makanya jangan salah pilih, nanti menyesal,” tegasnya.
Dalam sebuah video yang beredar luas, Seorang anggota berseragam Polri terlihat mengarahkan warga meneriakkan yel-yel “Jokowi Yes!”
Masih banyak bukti-bukti lain bahwa anggota Polri terlibat langsung dalam pemenangan inkumben. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengakui ada beberapa anggota Polri yang diperiksa Divisi Propam. Kasusnya antara lain di Polda Sulsel, dan Sumsel.
Secara kelembagaan Polri juga diduga memfasilitasi dan memobilisasi massa untuk Paslon 01. Yang paling kasat mata adalah penyelenggaraan Millenial Safety Road Festival.
