Ada adagium dari filsuf Romawi, Cicero berbunyi salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Artinya, keselamatan rakyat tidak bisa ditawar lagi dan harus didahulukan, termasuk jika pilkada menjadi ancaman bagi nyawa rakyat.
Bagi Jokowi, NU dan Muhammadiyah merupakan ormas penting. Keduanya menjadi ujung tombak pemerintah dalam menangkal radikalisme. Mantan walikota Solo itu juga lebih senang bercengkrama dengan keduanya ketimbang dengan kelompok ormas yang berafiliasi dalam Aksi 212.
NU dan Muhammadiyah bahkan menjadi “pembela” saat Jokowi “dikeroyok” Aksi 212 tersebut. Setidaknya hal itu tercermin dari penegasan kedua ormas untuk tidak ikut terlibat dalam aksi.
Khusus untuk NU, perannya lebih besar. Kalangan nahdliyin dan mujahid 212 kerap berhadap-hadapan saat Pilpres 2019 lalu. Nahdliyin, yang Rais Aam-nya Maruf Amin digaet sebagai wakil presiden, mayoritas merapat ke Jokowi. Sementara mujahid 212 yang ingin menyudahi kepemimpinan Jokowi, kompak berada di barisan Prabowo Subianto.
Namun titik akhir kemesraan ini sepertinya sudah terlihat. Pengabaian Jokowi atas saran mengutamakan keselamatan rakyat yang disampaikan NU-Muhammadiyah jadi salam perpisahannya.
Salam perpisahan bisa dibatalkan andai Jokowi tampil ke publik dan meralat apa yang telah disampaikan jurubicaranya, Fadjroel Rachman. []
Penulis: Widian Vebriyanto (Rmol)
