Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menghentikan proyek reklamasi pulau G di Jakarta Utara. Ia menyebut bahwa reklamasi adalah hal yang biasa, tapi perlu memenuhi sejumlah persyaratan.
Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
MEMANG, Rizal Ramli adalah Anti-Tesa Presiden Joko Widodo. Karena, NKRI kini Krisis Ekonomi/Utang dan Krisis Akhlak-Moral, yang dambakan Tangan Dingin Kepemimpinan, ya Rizal Ramli.
Ekonomi menjadi momok utama beberapa tahun ke depan: maka itu Capres-Cawapres 2024 wajib mempunyai pemahaman ekonomi yang baik, untuk membawa bangsa ini menjadi lebih sejahtera, dan berkeadilan sosial. Salah satu calon: Rizal Ramli!
Sistem politik presidential threshold 20% menghalangi para calon pemimpin nasional terbaik berpartisipasi dalam Pilpres. Memalukan dan sekaligus menjadi skandal besar bangsa ini.
Tantangan utama Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah ekonomi. Maka itu, pemahaman ekonomi sangat kritikal bagi presiden mendatang, agar dapat membawa bangsa ini keluar dari resesi secepatnya.
Salah satu orang tersebut yaitu Rizal Ramli, yang memiliki semua persyaratan dan kualifikasi sebagai Capres 2024. Yang tidak dimiliki olehnya hanya kuota presidential threshold 20%.
Sekali lagi, sungguh memalukan, dan skandal besar, kalau Rizal Ramli tidak bisa mengikuti kontestasi Pilpres 2024, akibat sistem demokrasi “kriminal” presidential threshold 20%.
Melansir Kompas.com, Ahad (6 November 2022, 06:00 WIB), Presiden Joko Widodo menilai Capres-Cawapres pada 2024 mendatang membutuhkan kandidat yang menguasai persoalan ekonomi makro dan mikro.
“Memerlukan ini. Ke depan itu memerlukan pemimpin yang mau, tidak hanya ngerti makro, bukan hanya ngerti… mikronya juga harus ngerti,” kata Jokowi dalam wawancara khusus seperti dikutip dari Kompas.id, Sabtu (5/11/2022).
Jokowi menilai, kriteria lain yang sebaiknya dipenuhi Capres-Cawapres 2024 mendatang adalah mahir dalam mencerna data serta melakukan eksekusi kebijakan di lapangan.
“Tapi (calon) memang harus mampu bekerja lebih detail. Menguasai data dan lapangan, kemudian memutuskan,” ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, hal itu diperlukan karena persoalan yang akan dihadapi Indonesia dan negara-negara lain ke depan diperkirakan bakal lebih pelik.
Karena situasinya situasi yang tidak normal.
Dalam acara HUT ke-58 Partai Golkar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta pada 21 Oktober 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat berpesan supaya partai politik tak keliru dalam menentukan Capres-Cawapres 2024.
“Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan kopilot yang akan dipilih rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden,” kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga menyampaikan kondisi perekonomian dunia pada 2023 diperkirakan bakal suram karena dampak berbagai persoalan. Itu berdasarkan prediksi dan kalkulasi dari lembaga-lembaga internasional.
“Itu yang saya sampaikan itu (kondisi) dunia,” ujar Jokowi usai melakukan groundbreaking Wavin Manufacturing Indonesia, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Senin (3/10/2022), sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.
“Ekonomi dunia tahun depan memang semua lembaga-lembaga internasional menyampaikan dalam posisi yang tidak baik. Dalam posisi yang lebih gelap,” katanya melanjutkan.
Oleh karenanya, Jokowi meminta semua pihak harus berhati-hati. Meskipun perekonomian Indonesia tumbuh 5,44 persen, ia meminta pemerintah tetap waspada dengan krisis ekonomi apapun.
“Kita harus waspada meskipun ekonomi kita tumbuh 5,44 persen. Itu adalah sangat baik dibandingkan dengan negara-negara lain tetapi kita tetap harus hati-hati, harus waspada dan selalu bersiap dalam posisi badai apapun. Harus siap,” katanya.
Selain itu, kata Jokowi, perang antara Ukraina dan Rusia dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian dunia dan memicu terjadinya resesi.
Ia mengingatkan kembali soal inflasi yang saat ini ditakutkan banyak negara. Pasalnya, nilai inflasi di sejumlah negara melonjak sangat tinggi. Inflasi semua negara biasanya hanya 1 sekarang 8, lebih dari 10 dan bahkan ada lebih dari 80 persen, ada 5 negara.
