Tapi “pulang kampung” justru harus diijinkan, bahkan didorong, untuk mengurangi konsentrasi rakyat miskin kota di Jakarta. Dengan cara itu, masalah dikeluarkan dari Jakarta. Berpindah ke daerah yang tiba-tiba harus menampung mereka dan menanggung potensi masalah sosial berikut resiko penyebaran virusnya.
Presiden mungkin diberitahu, kesulitan ekonomi di masa pandemi ini bisa memicu letupan sosial politik yang menantang kekuasaannya. Maka ia bergerak cepat mengantisipasi. Ia bukan saja berusaha mengisolasi Jakarta dari resiko lebih lanjut penyebaran virus. Serentak dengan itu, ia berusaha melindungi Istananya dari kemungkinan letupan sosial akibat rakyat kehilangan pekerjaan dan tak bisa makan.
Srategi Presiden jelas berhubungan dengan ketidakmampuan Pemerintah menanggung biaya finansial yang sangat besar dalam menghadapi pandemi dan akibat ekonominya. Implisit, itu disampaikan Presiden ketika menjelaskan mengapa ia memilih kebijakan PSBB — bukan karantina wilayah atau lockdown.
Demikianlah mengapa Presiden membedakan “mudik” dari “pulang kampung”. Dan dari situ kita bisa melihat cara berpikirnya. Masalahnya adalah kesehatan. Pendekatannya keamanan. Dasarnya ekonomi. Tujuannya melindungi kekuasaan. (sumber: glr)
(Penulis: Rachland Nasidik, Pemerhati politik)
