Pasal 10 butir g Anggaran Dasar berbunyi seperti ini:
“Memengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945, UUD 1945 serta jalan Trisakti sebagai pedoman strategis dan tujuan kebijakan politik partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan efektif, bersih, dan berwibawa”.
Hal ini diperkuat oleh Pasal 6 sebagai aturan yang mendahuluinya. “(a) alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945”.
Nah jelas wajar jika muncul keraguan bahwa Pancasila yang diperjuangkan oleh PDIP beserta kader adalah Pancasila 18 Agustus 1945. Dalam keraguan seperti ini menjadi aneh jika Puan Maharani berharap pada masyarakat Sumbar agar menjadi pendukung Negara Pancasila. Kecuali jika Puan memaknai yang dimaksud adalah Pancasila 1 Juni 1945.
Keceplosan atas “keluguan” atau “kelucuan” Puan ini mesti menjadi pelajaran bagi PDIP untuk berpolitik lebih konsisten dalam membela Pancasila. Bukan merasa yang paling ber-Pancasila dengan realita pemaknaan Pancasila yang kabur. Perlu evaluasi mendasar untuk meluruskan. Tanpa evaluasi dan koreksi PDIP akan menjadi sorotan sebagai partai perongrong Pancasila.
Jadi, penilaian dari ucapan Puan bukan hanya melecehkan warga sumbar dan merugikan pasangan PDIP, tetapi juga sikap merasa paling Pancasila di tengah upaya pengaburan Pancasila.
Megawati sang ibunda pernah menyebut saat ini kita tak perlu lagi memperdebatkan soal Pancasila. Setuju saja, jika itu adalah Pancasila 18 Agustus 1945, akan tetapi jika yang dimaksud dan diperjuangkan adalah Pancasila 1 Juni 1945, maka rakyat dan bangsa Indonesia harus dan wajib memperdebatkan dengan sekeras-kerasnya. Sekeras-kerasnya.
(Penulis: M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan)
BARU!!! Eramuslim Digest edisi 14, Aslim Taslam, handbook Dakwah untuk Non Muslim… Pre Order.. Pesan via WA ke 085811922988
