Oleh: Prof Dr Suteki SH MHum.
A. Pengantar
Heboh pemberitaan di media massa soal Panglima TNI, Jendral Andika Perkasa yang mempunyai kebijakan baru bahwa anak keturunan PKI tidak dilarang mendaftar untuk menjadi anggota TNI. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah Rapat yang berlangsung di Subden Denma Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat Nomor 2, Jakarta Pusat, tanggal 30 Maret 2022. Pertanyaannya, apakah betul hal ini merupakan upaya untuk patuh pada hukum dan pemenuhan HAM setiap warga negara lalu bagaimana dengan sejarah masa lalu yang kelam terkait dengan upaya makar PKI terhadap negara dan ideologinya, khususnya pada tahun 1948 dan 1965? PKI dengan ideologi komunisme yang sangat radikal, lalu mengapa pemerintahan negara kini terkesan hendak memoderasinya sehingga seolah terlupakan luka lama keganasan PKI yang membantai umat Islam, yang terdiri dari para santri, tokoh, ulama dan para ustadz. Saya berpendapat bahwa kebijakan Panglima TNI Jendral Andika Perkasa ini dapat saya kategorikan sebagai bentuk kebijakan publik ke-6 sepanjang era reformasi terkait dengan upaya moderasi radikalnya komunisme di Indonesia.
B. Upaya Pencegahan Radikal Komunisme
Perbincangan tentang PKI dengan komunismenya biasanya ramai ketika menjelang detik-detik peringatan G 30 S PKI. Eksalasi perbincangan tentang PKI dengan komunismenya makin hangat. Banyak pihak yang mengendus soal kebangkitan, penyusupan PKI di berbagai lini. Mantan Pangab Jend Purn Gatot Nurmantyo juga mendeteksi soal ini.
DetikNews.com tanggal 28 September 2021 menyebutkan bahwa Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo menuding komunisme telah menyusup ke tubuh TNI dengan hilangnya patung Soeharto dkk di Markas Kostrad. Sejumlah barang yang dihilangkan, berada di Museum Dharma Bakti. Barang-barang itu berkaitan dengan penumpasan komunisme di Tanah Air. Beberapa di antaranya yakni diorama patung Soeharto, Sarwo Edhie, dan AH Nasution beserta tujuh pahlawan revolusi sudah hilang. Apakah betul hilangnya beberapa barang dan patung yang berkaitan dengan penumpasan PKI yang dipimpin oleh Soeharto merupakan bukti TNI disusupi oleh PKI? Atas tuduhan ini, sebagaimana dikutip oleh TEMPO.CO, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto waktu itu enggan berpolemik soal dugaan penyusupan pendukung PKI di tubuh TNI. Hadi tidak mau berpolemik terkait hal yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya kepada keberadaan patung di suatu tempat. Oleh karenanya hal ini perlu diuji lebih lanjut.
C. Bukti Moderasi Komunisme dengan Kebijakan Publik
Saya akan membahas sisi lain tentang adanya indikasi “PELEMAHAN RADIKALISME atau istilahnya MODERASI KOMUNISME”. Apakah selain dugaan penyusupan tersebut ada dugaan upaya MENGABURKAN SEJARAH KELAM KOMUNISME di negeri ini dari sisi kebijakan publik?
Pada kesempatan ini saya akan berusaha untuk menganalisis soal MODERASI KOMUNISME dalam KEBIJAKAN PUBLIK. Moderasi sebagai pemahaman sisi berlawanan dari radikalisasi. Moderasi berarti proses melunakkan keradikalan sesuatu pemikiran hingga sikap dan tindakan melalui berbagai sarana baik narasi maupun keputusan kongkret. Komunisme itu paham yang radikal, revolusioner juga. Keradikalan komunisme di Indonesia pasca kegagalan pemberontakannya pada 30 September 1965 dapat kita deteksi hendak dilunakkan melalui berbagai kebijakan publik berupa keputusan dan putusan kelembagaan negara.
