Lalu bagaimana sikap civil society untuk merespon kenaikan harga BBM dan dampak inflasi? Apakah DPR-RI akan diam dan menerima begitu saja keputusan pemerintah menaikkan harga Pertalite 33% lebih? Jika kita tengok ke rezim-rezim sebelumnya, kenaikan harga BBM selalu memunculkan pro-kontra dalam civil society. Bahkan tokoh-tokoh civil society ada yang mendukung keputusan pemerintah. Tapi dalam pandangan saya, situasi hari ini berbeda.
Rakyat Indonesia sudah sangat berhemat sejak pandemi melanda hingga hari ini agar dapat bertahan hidup. Dalam FGD yang dilakukan INFUS untuk keperluan penulisan buku “Keserakahan di Tengah Pandemi”, terungkap bahwa banyak kelompok ibu rumah tangga yang harus mencari nafkah karena suaminya di PHK, misalnya menjadi driver Ojol. Lalu hari ini rakyat mesti “dihajar” lagi dengan kenaikan harga BBM. Ini menunjukkan betapa kuatnya rakyat Indonesia ditempa oleh derita hidup. Tapi sampai kapan daya tahan rakyat? Bagaimanapun juga ketika ketidakpastian global berlanjut terus melambungkan harga minyak dunia, kemampuan pemerintah menyalurkan Bantuan Tunai BBM juga ada batasnya. Yang jelas akan bertambah kelompok masyarakat miskin akibat BBM naik dan inflasi harga pangan. Ketika batas-batas itu terlewati, maka akan ada bahaya lebih besar yang menanti. Social Unrest (Kerusuhan Sosial)!
