PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan pencatat meteran yang bekerja sama dengan PLN. Berdasarkan informasi lebih dari 24 ribu orang di seluruh Indonesia dipekerjakan untuk mencatat meteran. Sebagian besar tenaga pencatat tersebut bekerja di perusahaan perusahaan yang bekerja sama dengan PLN.
Sekitar 65-70 persen perusahaan perusahaan itu adalah mitra swasta PLN. Hanya sekitar 30 persen yang mencatat meteran dikelola oleh Anak Perusahaan PLN. Ini memang lapangan kerja yang besar. Separuh dari jumlah tenaga kerja PLN saat ini dan peran PLN untuk mengontrol seluruh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan pencatat meter listrik.
Memang tidak mudah bagi PLN untuk menuju digitalisasi penuh. Karena harus memikirkan para pencatat meteran terhadap 72 juta rumah tangga pelanggan PLN. Namun, tuntutan untuk memperbaiki sistem pencatatan secara otomatis tampaknya tak dapat dihindari.
Langkah lain untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan PLN ini adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui edukasi konsumen.
Masyarakat harus mulai melakukan pencatatan dan penghitungan sendiri terhadap meteran listrik mereka setiap bulan. Jika terjadi perbedaan dengan pencatatan PLN, maka harus ada mekanisme gugatan masyarakat dan sanksi kepada PLN. Masyarakat harus komplain langsung kesalahan pencatatan PLN. Kalau terbukti maka PLN harus bayar! Bagaimana, setuju?
Solusinya untuk menjaga keterbukaan antara PLN dan pelanggan bagaimana jika pelanggan membacanya sendiri dan hasil baca dikirim sesuai apa yang siapakan PLN melalui WA 0812123123 dan bila ada kesalahan dalam proses tagihan rekening maka pelanggan boleh komplain karena bisa kontrol, Sepertinya yang ini lebih realistis dan tidak diperlukan lagi banyak petugas pencatat meter. (end)
Penulis; Salamuddin Daeng
