Neo Pengingat dan “Penjilat”
Fenomena adanya barisan pengingat dan penjilat ternyata kembali menyeruak pada era pemerintahan yang sekaran berkuasa. Ditengah tengah wacana untuk perpanjangan masa jabatan presiden masih ada orang dilingkar istana yang berusaha mengingatkan akan bahayanya jika presiden diperpanjang masa jabatannya.
Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menganggap soal wacana penambahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode sangat berbahaya.Bahkan, dia menyebut wacana masa jabatan presiden tiga periode itu sama halnya sistem demokrasi Indonesia kembali ke zaman Orba.
“Kalau menurut saya sih membahayakan ya. Jadi tidak produktif. Ya boleh-boleh saja tapi produktif tidak? Tetap ya kalau kita tetap sepeti sekarang, dua periode, tidak tiga periode. (Mau) Kembali lagi nanti kayak Pak Harto, Pak Harto berapa kali tuh,” kata Djarot di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).
Djarot menilai, untuk membuat adanya proses keberlanjutan tidak harus melalui penambahan masa jabatan. Melainkan harus dibuat Garis Besar Haluan Negara yang menjadi landasan bagi siapapun nanti presiden yang memimpin Indonesia.
Sementara itu Deputi V KSP ( Kantor Staf Presiden) Jaleswari Pramodhawardani, meminta isu masa jabatan presiden 3 periode ini dihentikan. Dia meminta agar ketenangan masyarakat tidak diganggu oleh agenda tersembunyi.”Presiden berkomitmen merawat warisan reformasi. Hentikan menghembuskan wacana bahwa Presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan 3 (tiga) periode). Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi,” kata dia seperti dikutip detik.news.com 17/3/21.
Kiranya memang tidak banyak orang orang dilingkar istana yang berusaha mengingatkan Presiden Jokowi terkait dengan wacana perpanjangan masa jabatannya. Kebanyakan justru berusaha mendorong dorong agar orang nomor satu di Indonesia itu kembali menduduki jabatannya.
Mereka umumnya justru menginginkan dan bahkan menjadi sponsor untuk perpanjangan masa jabatan presiden menjadi lebih lama. Yang paling heboh adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim memiliki big data 110 juta orang yang setuju Jokowi menjabat hingga tiga periode.
