Eramuslim.com
BUTA tidak bisa melihat dan tuli itu tidak bisa mendengar.
Pemerintah dibebani kewajiban untuk bisa melihat keadaan rakyat dan mendengar suara jeritan atau rintihan rakyatnya. Realita rakyat Indonesia saat dalam keadaan kesulitan berat.
Bukan hanya menghadapi pandemi Covid-19 tetapi menghadapi dampak dari kebijakan penanganan Covid yang inkonsisten.
PPKM Darurat tidak disambut positif karena tidak jelas agendanya selain ketidakbolehan ini dan itu yang dinilai diskriminatif. Masyarakat tidak bisa usaha, lalu darimana mereka makan? Rumah ibadah ditutup namun bandara tetap dibuka. Penular asing dibiarkan datang.
Kegiatan konstruksi 100 perseb diperkenankan. Situasi dibuat mencekam akibat kondisi ekonomi rakyat yang ambyar. Pengangguran dipastikan meningkat.
Koran Tempo membuat headline “Saatnya Jokowi Kibarkan Bendera Putih”. Kondisi berat yang dihadapi sudah tidak mampu diatasi. Jokowi memang tidak memiliki kemampuan. Hampir semua masalah ditangani dengan amatiran dan semaunya.
Soal Covid-19, Jokowi tidak berani Karantina Wilayah, malah ditetapkan PSBB, PSBB transisi, lalu new normal dan kini PPKM.
Netizen mengolok-olok PPKM sebagai “Planga Plongo Kagak Mikir”. Ada pula “Planga Plongo Kelakuan Mukidi”. Dan yang paling menusuk ialah “Pak Presiden Kapan Mundur”.
Mulai banyak tulisan, meme, ataupun karikatur yang pada prinsipnya mendesak Presiden Jokowi agar segera mundur atau mengundurkan diri.
Ada yang melalui gugatan hukum seperti dilakukan oleh Eggi Sudjana, Khozinudin, dan teman lainnya, ada pula yang membuat “Seknas Jokowi Sudahlah” seperti Adhie M. Massardi. KAMI se-Jawa mengusulkan juga agar Jokowi segera mundur.
Ekonom senior DR. Rizal Ramli mengasihani rakyat dan Jokowi sendiri atas ketidakmampuan dalam mengelola negara, karenanya Presiden mundur adalah yang terbaik.
“Beri kesempatan yang lain untuk mengelola negara,” ungkapnya.
