Dana Oligarkis
Pajak dan iuran ekspor yang nilainya ratusan triliun Rp setiap tahun sangat besar untuk digunakan bagi kepentingan oligarki dan mengendalikan oknum-oknum penguasa guna menerbitkan aturan pro oligarki. Karena itu tak heran jika aturan harga liberal sesuai mekanisme pasar ditetapkan sepenuh hati oleh oligarki kekuasaan. Karena sejak awal memang prinsip harga mekanisme pasar tersebutlah yang dituju. Rakyat sengaja ditipu dengan modus pengalihan isu, tentang maraknya mafia seputar bisnis migor.
Padahal kebijakan apapun yang akan terapkan, termasuk penerapan DMO & DPO, HET tertinggi migor curah dan kemasan, atau subsidi terbatas hanya migor curah, maka penyelewengan dan mafia di berbagai sektor pasti terjadi. Namun berbagai penyelewengan dan distorsi tersebut akan bisa dicegah dan diatasi dengan berbagai langkah preventif dan penerapan sanksi, karena negara mempunyai seluruh instrumen dan aparat yang dibutuhkan untuk menerapkan dan mengamankan kebijakan tersebut.
Yang jadi masalah, pemerintah tidak bekerja komprehensif termasuk menggunakan semua instrumen yang dimiliki. Karena itu, maka terjadilah kezoliman terhadap sesama anak bangsa: ratusan juta rakyat, yakni 90 persen masyarakat konsumen migor kelas menengah ke bawah mengalami kerugian sekitar Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun, sedangkan para konglomerat sawit justru menikmati untung besar Rp 91 triliun hanya dari subsidi biodisel.
