Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD
Saya yakin dan seyakin-yakinnya, persiden, wakil Presiden, para Menteri, DPRRI, DPD, DPRD, MK dan MA adalah orang-orang hebat yang mencintai NKRI dan memahami sistim negara yang berdemokrasi Pancasila, berlandaskan hukum dasar Negara UUD ’45, dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika dan berwawasan Nusantara.
Namun iblis dan setan belang apa yang mempengaruhi, pada umumnya mereka abai terhadap sumpah jabatanya dan rakyat yang menggajinya.
Mustahil mereka yang beragama Islam lupa dan tidak menjalankan syariat atau kaidah ajaran agama Islam, namun faktanya banyak yang gelar kepakaran keprofesionalnya tak terkecuali para kyai dan tokoh ulama ikut hanyut dalam aliran iblis laknat ini.
Nyaris dasar dasar ethos kerja, baik berkerketuhanan YME, konstitutional, terencana, terkordinir, terpadu, terkendali dan berkesinambungan ada dalam benak mereka.
Tapi faktanya hingga kini, sedikit yang peduli terhadap kejujuran, kebenaran dan keadilan.
Sistim negara Demokrasi Pancasila nyaris diimplementasikan dengan sistim demokrasi terpimpin.
Persatuan dan kesatuan bangsa hancur, kerakyatan yang bermusyawarah mufakat dilaksanakan dengan abal abal, keadilan sosial musnah.
Siapa yang disalahkan?
Yang jelas ini menjadi tanggung jawab presiden baik sebagai kepala pemerintah maupun kepala negara.
Situasi dan.kondisi dari unsur negara (pemerintah, rakyat, kewilayahan dan pengakuan negara lain) tidak berjalan serasi dan seimbang.
Apa lagi dalam aspek aspek negara IPOLEKSOSBUDAGHUKHANKAM, amburadul.
Kalau mereka berpikir dengan hati yang bersih tidak mungkin muncul BPIP HIP, Omnibus Law / UU Cipta kerja, apalagi pindah IKN baru.
Rezim tidak fair, tidak obyektif, hanya mengedepankan tindakan represif dengan memanfaatkan dan menyalah gunakan TNI POLRI.
Ini pekerjaan biadab, menganggap sepele tentang makna kejujuran, kebenaran dan keadilan.
