Entah berbasis undang-undang atau kebijakan reaktif yang bersifat ad hok. Vaksin Cina menjadi bagian dari vaksin kegaduhan.
Rakyat khususnya Purnawirawan TNI yang khawatir akan bangkitnya PKI malah disalah-salahkan. Katanya kewaspadaan itu yang membuat takut.
Lalu haruskah abai pada PKI dan Komunisme? Moeldoko itu mantan Panglima TNI yang seharusnya lebih peka pada bahaya laten PKI. Bukankah korban kebiadaban PKI di Lubang Buaya adalah para Jenderal TNI, Pak Moel?
Moeldoko semestinya berterimakasih atau bergabung dengan KAMI, bukan main ancam-ancaman. Kekuasaan itu tidak langgeng, yang sekarang gagah dan duduk di atas kursi dengan posisi memerintah, besok sudah keriput, pandangan kosong di kursi goyang, penyakitan ini dan itu pula. Tak berdaya. Walaupun dia memasang foto di ruang tamu berseragam lengkap bintang empat.
KAMI itu kekuatan moral. Bahwa berdampak politik itu soal respons publik. Rakyat melihat Pemerintah telah membuat jarak. Arahnya memaksakan kepentingan, lihat saja soal Pilkada di musim pandemi.
Rakyat tidak boleh berkumpul eh Pilkada tetap diproses. Teriakan agar ditunda tidak didengar. Ya tuli dan bebal. Pemerintah justru telah membuat gangguan atas stabilitas politik di tengah ketidakstabilan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
Jika Pak Moeldoko mengancam untuk membuat perhitungan, apakah rakyat juga tidak bisa berhitung? Pertanyaan yang boleh dinilai bodoh, tetapi jawabannya dapat menjadi terapi kejut lagi.
Kebenaran sehat adalah 2+2 sama dengan empat. Tapi kebenaran PKI dan Komunisme 2+2 harus dipaksakan menjadi lima. Dan rakyat harus menghafal kategori-kategori palsu itu.
KAMI mengajak agar mari berhitung dengan sehat, Jenderal.
Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
