Kasus kenaikan dukungan melonjak tak terduga di Jateng dan Jabar harus pula ada pertanggung jawaban akademik. Walau secara proporsional tahun ini ada 171 pilkada serentak, termasuk 17 pilkada provinsi.
Yang bermasalah hanya 2 kasus itu saja dari 17 provinsi atau dari 171 pilkada serentak. Di atas 80 persen soal survei dan quick count dalam 171 pilkada serentak itu tidak dipermasalahkan dalam debat publik hari hari ini.
Bagaimana kita harus menjelaskan kasus Jateng dan Jatim?
Untuk meleset prediksi lembaga survei di Amerika kasus Hillary dan Trump, sudah banyak penjelasan. Salah satunya tulisan di Business Insider: “Why Polls are so wrong in 2016? Trump- Clinton Autopsy Report Explain.
Penjelasan atas jauhnya jarak suara Sudirman di Jateng dan Asyik di Jabar (hasil survei terakhir dan hasil Quick Count) dapat pula menggunakan sebagian otopsi kasus Hillary dan Trump itu.
Tiga point ini penting untuk dijadikan kerangka penjelasan umum; sebelum kita masuk ke detail teknis survei.
Pertama, hasil survei sebenarnya hanyalah potret dukungan saat survei dilakukan saja. Hasil survei itu bukan prediksi apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian di hari pemilu, hari pencoblosan.
Namun umumnya hasil survei paling akhir itu juga dijadikan prediksi hasil pemilu, di Indonesia, bahkan di semua negara modern. Mengapa? Untuk 80-90 persen kasus, jika survei itu dilakukan dengan benar, hanya beberapa hari sebelum hari pencoblosan, sangat jarang terjadi perubahan signifikan di atas margin of error.
Kedua, tak ada konspirasi aneka lembaga survei itu untuk mengatur bersama berapa persentase masing masing kandidat dalam survei. Aneka lembaga survei itu bekerja secara independen. Bahkan beberapa lembaga survei itu bersaing dan sering berhadapan dalam pilkada atau pemilu.
Soal pilkada DKI Jakarta, sebagai misal, LSI Denny JA dikenal sebagai pollster dan konsultan politik yang bahkan setahun sebelum pilkada DKI memberitakan Ahok yang kuat tapi bisa dikalahkan.
