Oleh: Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
_”Kelompok ini tawarkan khilafah sebagai pengganti Pancasila. Hal ini bertentangan dengan UU Dasar 1945,”_
*[Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 7/6/2022]*
Sejal awal saya sudah membaca kriminalisasi konvoi Khilafah tidak saja menyasar kepada Jama’ah Khilafatul Muslimin. Target utamanya adalah ‘Membidik Khilafah’.
Khilafatul Muslimin sendiri bukan ancaman, bahkan ide Khilafah yang ditawarkan dapat dikendalikan pemerintah. Karena Khilafatul Muslimin memahami ide Khilafah bukan sebagai entitas negara (state), melainkan hanya sebatas organisasi massa (Mass Organization).
Khilafatul Muslimin sejak didirikan tahun 1997 telah memiliki Khalifah. Mereka memahami Khilafah sebagai pimpinan ormas, berada dibawah sub ordinat Negara, bukan negara itu sendiri.
Padahal, Khilafah adalah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah adalah entitas Negara, sebagaimana ada pada saat era Kekhalifahan kaum muslimin. Khalifah adalah kepala Negara (bukan kepala atau pimpinan Ormas) sebagaimana kedudukan Khalifah Abu Bakar RA, Umar RA, Utsman RA dan Ali RA adalah kepala Negara kaum muslimin.
Secara eksistensi Khilafatul Muslimin tidak mengganggu, sejak awal Khalifah dari Khilafatul Muslimin tidak dikutak katik. Ormas ini juga aman dari ancaman pembubaran sebagaimana terjadi dan dialami oleh HTI dan FPI.
Sehingga, ramainya konvoi Khilafah yang berujung penangkapan Abdul Qadir Baraja, Pimpinan Khilafatul Muslimin ini tidak lepas dari adanya desain jahat rezim. Desain yang ingin mentarget Khilafah sebagai sasaran utamanya, setelah berulangkali gagal dan hanya mampu mencabut BHP HTI dan membubarkan FPI.
Sejak berdirinya hingga saat ini, secara kelembagaan Ormas Khilafatul Muslimin termasuk ‘khalifah’nya tidak pernah dipersoalkan oleh rezim. Begitu ada kebutuhan ‘mentarget’ ajaran Islam Khilafah, barulah kartu Khilafatul Muslimin ini dimainkan.
