Politik di AS mahal. Banyak bisnis AS sekarang memberikan suap besar kepada kedua partai politik utama AS. Pola utamanya dikemas dalam bentuk ‘penggalangan dana’. Ini adalah peristiwa di mana perusahaan membayar sejumlah besar uang kepada politisi dengan menggunakan pelobi sebagai perantara. Politisi tahu dari mana uang itu berasal, dan mereka tahu siapa yang mengharapkan undang-undang yang menguntungkan sebagai imbalan atau balas budi atas gelontoran dana yang diberikan. Politisi AS bergantung pada pelobi paling sukses, dan pendukung terkaya mereka. Bukti sangat banyak menunjukkan bahwa uang dan kekayaan mempengaruhi kebijakan. Seorang mantan “orang dalam” mengungkapkan tentang pekerjaannya:
“Semakin banyak uang yang Anda miliki, semakin banyak suara Anda didengar… Itu adalah siklus perdagangan uang tanpa akhir untuk mendapatkan suara… setiap penggalangan dana adalah suap yang sah”
Amerika secara efektif adalah masyarakat yang dijalankan bisnis. Kita bisa lihat misalnya, bagaimana perusahaan asuransi dan obat dapat meraup untung besar dari sistem perawatan kesehatan AS yang ada saat ini. Perusahaan menghabiskan ratusan juta dolar setiap tahun untuk menyuap politisi demi menghindari perubahan yang akan menurunkan keuntungan mereka.
Presiden Obama memperkenalkan beberapa perubahan, tetapi undang-undang terakhir sangat dipermudah sehingga sistem perawatan kesehatan AS masih jauh dari jenis Pelayanan Kesehatan Nasional yang lumrah di tempat lain. Beberapa perubahan sebenarnya akan meningkatkan keuntungan perusahaan asuransi kesehatan. Sumbangan di Inggris lebih kecil dari pada di AS, tetapi mereka efektif dalam mendistorsi ekonomi Inggris sehingga menguntungkan orang kaya dengan mengorbankan orang lain. Layanan kesehatan Eropa, termasuk Inggris, secara perlahan dan pasti diprivatisasi. Ini bukan tentang membuat layanan kesehatan lebih baik atau lebih efisien, melainkan bagaimana perusahaan memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan.
Untuk kasus korupsi di Indonesia, belum lama ini KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menetapkan dua orang menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Kabinet Indon esia Maju, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap KPK melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11/2020). Kedua, Menteri Sosial Juliari P Batubara yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebagai tindak lanjut atas OTT pada Jumat (5/12/2020) dini hari.
Pertanyaannya adalah, apakah penangkapan kedua menteri tersebut menandai karut-marutnya sistem politik di negeri ini? Mungkinkan ini juga karena mahalnya ongkos politik yang harus “dikembalikan” oleh siapa pun yang yang mendapat dukungan dana dari para pegusaha? Jika memang demikian adanya, kongkalikong antara politisi dan pengusaha adalah harga mati bagi mereka yang tidak memiliki jiwa kenegarawanan sejati. Jiwa kenegarawanan tersebut, setidaknya bisa ditakar dari sejauh mana mereka lebih mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan.
