Eramuslim.com – Indonesia memang sering membuat keanehan, banyak hal yang tidak sepantasnya terjadi menjadi hal yang biasa dinegeri ini. Termasuk bagaimana publik menilai para pejabat dan politikus salon memperlakukan para koruptor, bahkan Samadikun yang berhasil ditangkap dan dibawa pulangpun seolah mendapat perlakuan istimewa tidak seperti penjahat kecil yang diborgol diperlakukan sebagai narapidana buron.
Baru kemarin juga publik dikagetkan dengan pemberian gelar Doktor Honoris Causa pada mantan presiden Megawati yang diberikan oleh Universitas Padjajaran atas kepemimpinan Megawati yang dianggap berhasil??
Publik mencatat dan mengingat kesalahan besar Big Mama Mega pada Indonesia, antara lain:
Pertama saat Megawati berkuasa, UUD 1945 telah diamandemen hingga menjadi berkarakter kapitalisitik liberal. Hal ini sangat bertentangan dengan pandangan Bapak Bangsa Bung Karno.
Kedua, sewaktu Ketua MPR dijabat Taufiq Kiemas, diproklamirkan empat pilar. Padahal, kata dia, tidak ada istilah Pancasila merupakan salah satu pilar negara, tetapi Pancasila adalah dasar negara.
Dosa ketiga adalah waktu pemerintahan Megawati, skandal mega korupsi BLBI, negara rugi Rp600 triliunan. Kasus ini tidak tersentuh oleh hukum, (penegak hukum KPK).
Padahal, saat Samad menjadi Ketua KPK dia pernah menyampaikan akan mengusut kasus BLBI setelah Pilpres,tapi juga tak tersentuh. Apalagi publik meragukan komisioner KPK sekarang berani mengungkap kasus kasus besar.
Keempat, Megawati menggunakan simbol-simbol Soekarno. Tetapi apa yang dilakukan Megawati dengan Tap MPRS No 33 Tahun 1967? “Tak pernah dicabut, Soekarno dicabut hak politiknya, karena alirannya dianggap komunisme. Megawati sebagai putrinya diam saja.”
Kelima .Megawati banyak menjual asset negara, antara lain Indosat dan Telkomsel. Anda tau berapa keuntungan Indosat dan Telkomsel yang harusnya mengalir pada kas negara? Jika diasumsikan 1 hari rakyat Indonesia hanya menggunakan pulsa 1000, maka yang masuk ke operator masing-masing adalah 1.000.000.000.000, ingat satu hari. Padahal pelanggan operator mencapai 1.500.000.000. Dan sekarang itu mengalir ke Singapura.
Dalam menjual aaset negara juga Megawati Menjual Gas Alam cair ke China pada tahun 2002. Itulah yang menyebabkan harga gas kita tinggi. Dengan harga yang sangat murah sekali yaitu hanya 5% dari harga minyak. Kalau harga minyak 3000, maka saat itu dijual dengan harga 150.
Keenam, Megawati menciptakan sistem outsource, dimana para pekerja dan buruh tidak langsung berhubungan dengan perusahaan tapi melalui pihak ketiga. Dan sebagian gaji mereka harus dipotong oleh pihak ketiga, dan itu disetujui Megawati.
Dosa Megawati selanjutnya, adalah salah memilih orang untuk menjadi presiden. Jokowi dianggap berseberangan dengan Bung Karno. Jokowi hanya gembar-gembor mengenai Nawacita dan Trisakti, tapi justru saat ini Rezim Jokowi dinilai Publik Pro Kapitalis.
Nah dengan sederet dosa dosa besar pada Indonesia, tiba tiba Muncul kabar pemberian gelar Doktor Honoris causa pada megawati? Benar-benar Akrobat yang lucu. Negeri ini sudah dipenuhi pemain sulap dan pencitraan. Kita tidak tau ada apa dibalik atraksi politik ini.
Tentu berbeda dengan pernyataan pernyataan di lingkungan partainya, ataupun mantan pejabat dalam pemerintahannya
Pernyataan orang-orangnya Megawati di kabinet Gotong Royong seperti Dorojatun (mantan Menko Ekuin), Bambang Kesowo (mantan Mensesneg) dan Hasto Kristianto bahwa pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Presiden Kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri merupakan pengakuan Universitas Padjajaran atas kepemimpinan dan kenegarawanan Megawati.
Menurut Dorojatun, meski Megawati memimpin hanya dalam waktu yang singkat mampu mengatasi berbagai kesulitan akibat krisis multidimensional ujar Dorodjatun Kuntjoro Jakti dalam testimoninya.
Sementara Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bercuap, kepemimpinan Megawati yang selalu melindungi menterinya dan Presiden selalu menegaskan ketegasannya untuk bertangung jawab betapapun berat keputusan yang diambilnya.
Sedangkan Menteri Sekretari Negara di era Kabinet Gotong Royong, Bambang Kesowo, mengatakan, Megawati sebagai Presiden dan demikian juga saat menjadi wakil Presiden, tugas utamanya adalah mengurus pemerintahan. Beliau memisahkan betul urusan negara dan urusan partai
Semua pernyataan diatas publik yang menilai, apakah seorang Megawati layak mendapatkan kehormatan itu? Apa justru sebaliknya? Untuk menjaga citra dan nama baik Soekarno dan Megawati sendiri harusnya KPK berani memeriksa Megawati, dan Megawati siap memberikan keterangan terkait permasalahan BLBI yang sudah telanjang diketahui seluruh rakyat Indonesia.
Salam,
Eka Gumilar
Barisan Putra Putri Indonesia ( BARA API)
Follow @frontpriboemi @ekagumilars [politikline]
