Meskipun upaya sepihak yang dilakukan UEA untuk mengisolasi Qatar dan melemahkan faksi-faksi Islam di Yaman merupakan bagian integral strategi mereka, namun UAE dengan cermat menggabungkan aksi sepihaknya ini dengan koordinasi bilateral dengan Arab Saudi. UEA menganggap keinginan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman untuk menciptakan negara Saudi yang “Islam moderat” sebagai langkah positif, dan para pejabat Emirat pun berusaha meyakinkan sejawatnya di Saudi untuk melebarkan retorika sekulerisme ini hingga ke ranah kebijakan luar negeri mereka.
Usaha UEA untuk menyekulerkan kebijakan luar negeri Arab Saudi dan melancarkan strateginya sendiri melalui kerja sama bilateral ternyata membuahkan kesuksesan. Saat UEA mengutuk Qatar karena relasinya dengan Hamas, Arab Saudi mendukung keras.
Dukungan ini kemudian mendorong Riyadh dan Arab Saudi untuk menjalin kerja sama menginisiasi perjanjian rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah pada Oktober 2017. Meskipun aliansi militer Arab Saudi dengan al-Islah telah pembuat kebijakan di UEA frustrasi, Mohammed bin Salman turut serta dalam pertemuan yang digelar oleh Mohammed bin Zayed dengan pemimpin senior al-Islah pada 13 Desember untuk mengembalikan stabilitas politik di Yaman.
Orientasi kebijakan luar negeri UEA tak sekterian seperti Arab Saudi, Abu Dhabi dan Riyadh bersepakat soal menentang kegiatan-kegiatan agresif Iran di Timur Tengah. Beberapa bulan terakhir, aliansi Arab Saudi-UEA memusatkan perhatian kepada ancaman keamanan yang berasal dari program misil balistik Iran, dan menekan pemerintahan Trump untuk mengakui pelanggaran yang dibuat Iran atas perjanjian nuklir 2015.
Terlepas dari kerja sama yang semakin erat ini, UEA lebih bersedia untuk terlibat secara diplomatis dengan faksi Syiah moderat ketimbang Arab Saudi. UEA juga tetap menentang kebijakan Riyadh yang secara sembarangan mempersenjatai militan Sunni melawan pasukan pro-Iran. Meskipun demikian, UEA dan Arab Saudi memiliki cukup persamaan untuk diterapkan dalam kerangka strategi yang diinginkan UEA.
