Awalnya ketua unit PLN setempat membantah hal itu sebagai “hoax”. Namun, isu ini terus berkembang “mainstream”, mulai menggeser isu terorisme ataupun pidana sabotase.
Lalu Apa Kaitannya dengan “Ijtima Ulama”?
Ijtima ulama ke-IV di Hotel Lorin Sentul merupakan bagian dari “power game” kekuasaan politik. Bagiannya bukan berarti para ulama tersebut terlibat dalam “bisnis kekuasaan” atau “transaksi kekuasaan”.
Namun, sikap para ulama ini berlangsung di tengah meluasnya berita perpecahan di kalangan elit kekuasaan Jokowi, khususnya sejak Megawati dan Prabowo membangun “poros nasi goreng” (Mega-Pro). Salah satu pihak PDIP di sebuah media online bahkan mempersilakan Surya Paloh dkk menjadi oposisi dalam pemeritahan Jokowi jilid II nanti, jika menegasi eksistensi Megawati.
Surya Paloh sendiri, seakan membalas pertemuan Mega-Pro, lalu mengundang Anies Baswedan dan memberikan pernyataan politik akan mendukung Anies jadi presiden 2024 pada pertemuan itu. Statement ini hanya bisa dimaknai sebagai bentuk kemarahan. Sebab, pilpres baru saja usai dan presiden belum dilantik.
Tentu sorotan ke arah Surya Paloh belum tuntas, jika sorotan ke arah Hendroprijono dan Luhut Binsar Panjaitan tidak diperhatikan. Kedua orang ini telah mengambil peran besar dalam mendukung Jokowi, baik 5 tahun lalu, maupun pilpres 2019 lalu.
Hendroprijono bahkan adalah orang yang secara terbuka menyerang “orang-orang Arab”, untuk mendelegitimasi politik ulama. Jika Mega dengan lantang mengatakan bahwa di negara Indonesia tidak ada istilah koalisi dan tidak ada pula istilah oposisi, apakah statemen itu dibiarkan saja bersifat sepihak? Tentu saja banyak yang marah.
Kekecewaan pendukung utama Jokowi atas kesan sikap-sikap dominan Megawati adalah situasi koeksistensi dengan listrik padam dan ijtima ulama. Tentu saja koeksistensi bukan sebuah korelasi. Koeksistensi hanyalah sebuah kejadian-kejadian bersamaan dalam suatu waktu. Dalam sebuah teori konspirasi, sebuah koeksistensi memang menarik untuk didalami kemungkinan-kemungkinan adanya irisan. Di luar teori konspirasi, koeksistensi akan berlalu begitu saja.
Hasil ijtima ulama yang tidak mengakui pemerintahan Jokowi, sedikitnya secara moral, telah berdampak dua hal, pertama mendeligitimasi pemerintahan Jokowi, namun kedua, mendeligitimasi ketokohan Prabowo.
