Bicara sosok kepemimpinan, putra dari mantan Komandan Koramil di Padang Bulak Tanding, Sumatera Selatan ini berpendapat, bahwa masih banyak dari pemimpin yang berbohong. “Pemimpin boleh salah, tetapi tidak boleh berbohong. Kalau salah itu manusiawi. Kalau pemimpin kita berbohong, kita tidak perlu memikirkan alutista, tidak perlu bicara pertahanan. Sepuluh tahun lagi negara kita ambruk dengan sendirinya,” jelas anak seorang Prajurit TNI Angkatan Darat berpangkat Peltu (Pembantu Letnan Satu) ini.
Lebih lanjut pria yang berusia 67 tahun ini memandang, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dibuat sebanci-bancinya. Seharusnya MPR lah yang membuat GBHN. Presiden merupakan mandataris MPR. “Sekarang ini tidak. Presiden punya rencana, kerjakan sendiri dan pertanggungjawabkan sendiri. Ini yang disebut tirani. Harusnya tidak seperti itu,” tegasnya.
Suharto seakan menyadarkan banyak orang, bahwa begitu strategisnya posisi Indonesia bila dilihat dari peta geografis dunia. Namun sangat disayangkan, posisi strategis itu tidak dapat dimanfaatkan Indonesia untuk menjadi negara besar. “Kita harus mengetahui bahwasannya tahun 1945 sampai dengan 1975, itu adalah era Atlantik. Di tahun itu semua negara di sekitar Atlantik menjadi negara yang makmur. Tahun 1975 sampai dengan 2005, itu era Pasifik. Semua negara di sekitar Pasifik makmur, kecuali Indonesia. Tahun 2005 sampai 2025, itu adalah era lautan Hindia. Harusnya Indonesia ikut makmur. Apabila kita mendapatkan jati diri bangsa dan apabila kita mendapatkan kepercayaan, bangsa kita mampu untuk berdiri sendiri,” jelasnya.
Boleh jadi apa yang dipaparkan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Suharto ini menyadarkan kita bahwa sudah saatnya rakyat berdaulat di negeri sendiri. Setidaknya sejalan dengan konsep Trisakti yang diungkapkan Bung Karno: berkedaulatan dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/167492.htm
