Eramuslim.com – Demo mahasiswa yang marak di berbagai daerah di Bandung, Makasar, Jakarta, Yogyakarta, Malang, Semarang, Gorontalo dan lainnya meski berbeda skala menunjukkan ada kebijakan pemerintah yang keliru dan kronis. Muaranya adalah ketidakpuasan pada kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai tak peka dengan perasaan rakyat, mengedepankan kepentingan sepihak baik pemerintah, pengusaha, partai, atau elit tertentu.
Awalnya banyak pertanyaan terhadap keseriusan aksi mahasiswa. Ada yang menyatakan disain pemerintah sendiri, bayaran, atau klik internal dilingkaran kekuasaan. Akan tetapi sekali mahasiswa bergerak dengan isu kebijakan keliru yang sama, maka rangkaian terus bersambung dan keseriusan pun semakin terbukti. Mahasiswa ternyata tidak bermain-main. Jokowi pun melakukan rapat darurat.
Masalah perundang-undangan seperti revisi UU KPK, RUU KUHP, RUU P-KS, RUU Pertanahan, dan lainnya yang jadi fokus aksi. Tapi itu bukan pengkritisan hukum semata melainkan aksi politik. Moral politik tepatnya. Hal ini disebabkan pemerintah telah menjadikan hukum sebagai kepanjangan tangan atau alat politik. Rezim Jokowi telah memperalat hukum dan penegak hukum untuk melestarikan kekuasaan. Rakyat dan tentunya mahasiswa merasakan hal itu. Perekayasaan biasanya berhasil untuk satu atau dua waktu tapi tak pernah bisa sukses selamanya. Momen aksi masif pun akan tiba pada waktunya.
