Kritik Kalangan Islamis
Seperti yang disebutkan pengamat Seyfeddin Kara, dalam tempo singkat, kemunculan AKP mendapat dukungan dari berbagai elemen di Turki, mulai dari orang-orang yang dulunya pendukung Erbakan, kalangan konservatif, demokrat, sufi, nasionalis modern, bahkan kalangan kiri. Dan ini merupakan sebuah situasi yang sangat baru dalam arena perpolitikan Turki.
Untuk memahami situasi ini, karena AKP berhasil menciptakan konsep "sosial konservatisme" yang menjadi platform gerakannya dalam berpolitik bersifat definitif. Sebagian orang yang dulu menentang rezim Kemal dan tidak pernah datang ke tempat-tempat pemungutan suara karena korupnya rezim pada masa itu, sekarang bergabung dengan AKP.
Kalangan Islamis di Turki melihat ada persoalan penting di Turki, karena banyak orang yang mulai mengabaikan idealisme mereka dengan mengorbankan pemikiran-pemikran yang konservatif.
Bagi mereka yang baru mengenal pemikiran konservatif, setiap wacana pemikiran yang digulirkan bisa membuat mereka bingung, apalagi jika sudah dihadapkan pada pemikiran liberal bahwa setiap pemikiran harus dihormati.
Sebenarnya, pemikiran liberal ini tidak lepas dari proyek baru yang disebarkan secara global sejak kemunculan kelompok neo-liberal. Situasi ini harus dikaji dengan hati-hati.
Kolomnis di harian Turki Yeni Safak, Akif Emre berpendapat, AKP telah mengubah pemahaman masyarakat tentang pemikiran laisisme.
"Setiap orang bisa menyangkal bahwa orang-orang yang dituduh terlibat dalam tipu muslihat tentang wacana politik mereka, telah mengalami transformasi, terutama jika isunya berhubungan dengan persoalan antara politik dan agama. AKP berdiri di depan kita sebagai pihak yang mengalami transformasi itu," kata Akif.
Sementara itu, tokoh Islamis yang juga dikenal sebagai penulis, Atasoy Muftuoglu memberikan evaluasinya agar semua pihak memahami kritik yang dilontarkan kalangan Islamis pada AKP.
Ia mengatakan, bahwa AKP misalnya, masih sangat bergantung pada AS dan Israel, meski secara emosional Turki terkesan menentang AS dan Israel. Ada bagian-bagian dimana kinerja AKP masih sangat lemah selama 8 tahun menjadi partai berkuasa di Turki, yang memicu kritik dari kalangan intelektual dan aktivis.
AKP dinilai gagal menerapkan kebijakan sosial yang adil, masih menerapkan prinsip model ekonomi liberal kapitalis, dan AKP dinilai tidak proporsional dalam mendistribusikan kekayaan negara.
Partai ini telah mengimplementasikan kebijakan Dana Moneter Internasional (IMF) yang kontroversial, yang lebih memprioritaskan hak dan kesejahteraan elit kapitalis. Akibatnya, kelas buruh dan pegawai negeri sipil terus menderita di bawah kebijakan yang didiktekan IMF pada Turki.
Karena dikritik habis-habisan, bulan Maret 2010, pemerintah mengumumkan tidak akan menandatangani lagi perjanjian dengan IMF. Tapi kenyataannya, kebijakan yang sama ala IMF masih tetap dijalankan.
Perkembangan dalam hal kebebasan beragam juga sangat terbatas, khususnya hak untuk menjalankan ajaran sebagai Muslim. AKP masih belum bisa mencabut secara penuh larangan berjilbab di sekolah-sekolah, di universitas, tempat kerja dan di institusi-institusi negara.
Masih ada pembatasan yang ketat terhadap para siswa dari Sekolah Imam-Hatip (sekolah kejuruan berbasis semi-Islam) yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta masih sulitnya untuk membuka sekolah-sekolah Al-Quran di Turki.
Sementara kelompok-kelompok lain hak dan kebebasannya menjadi lebih baik, komunitas Muslim tetap terpinggirkan. Pada tahun 2008, upaya menghapus larangan jilbab, gagal.
Majelis Nasional yang didominasi anggota partai AKP mengajukan amandemen untuk membatalkan peraturan larangan jilbab. Namun, pada bulan Juni 2008, Mahkamah Konstitusi membatalkan amandemen tersebut dengan alasan amandemen itu bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi sekuler negara Turki.
Kegagalan dalam memperjuangkan hak-hak Muslim menempatkan AKP dalam dilema di dalam negeri, karena tidak bisa apa yang AKP janjikan pada kalangan akar rumput.
Sejak hari pertama pemerintahannya, AKP mengikuti kebijakan-kebijakan yang pro-Uni Eropa, yang digunakannya untuk membendung pengaruh oligarki militer dan sekuler. Oleh karena itu, hak-hak dan kebebasan pun diberikan sesuai dengan standar yang diinginkan Uni Eropa.
Kebijakan cukup berhasil untuk melemahkan "musuh internal" (militer), tetapi tidak bisa berbuat banyak untuk membela hak-hak pendukung AKP, terutama dari kalangan Muslim. Uni Eropa, karena sikap Islamofobia-nya, sama sekali berminat membela hak-hak dan kebebasan umat Islam.
Kelompok Elit dan Borjuis Baru di Turki
Ada kelompok-kelompok orang kaya baru di Turki yang berhubungan dekat dengan AKP. Fakta ini mendukung klaim bahwa AKP hanya sebuah partai "proyek liberal" bukan proyek Islami, karena dalam sistem global, setiap proyek global tujuannya adalah membentuk kelompok elit baru, dan bukan untuk membangun kelompok-kelompok yang sudah ada.
Harian Hurriyet menurunkan sejumlah laporan tentang isu ini, beberapa diantaranya menarik untuk diamati;
"Ketika melakukan bisnis dengan pemerintah Erdogan, ini membantu kami untuk jadi orang saleh," kata Hakan Kalkan, yang membantu mengawasi investasi Turki senilai 1 miliar USD di Autonomy Capital Research di London. "Kalau Anda ingin berbisnis dengan pemerintah, Anda harus bersikap sedikit lebih religius," katanya.
"Kiler Holding, yang membangun menara senilai 250 juta USD di luar kota Moskow, yang merupakan menara tertinggi di Eropa luar Moskow, adalah perusahaan yang bisnis intinya bisnis sembako sejak satu dekade lalu.
Ketika Recep Tayyip Erdogan menjadi perdana menteri Turki pada tahun 2003, menjadi awal periode di mana produk domestik bruto per kapita meningkat sebesar 150 persen, dan perusahaan itu memperluas bisnisnya ke bisnis konstruksi, energi dan pariwisata, serta mampu meningkatkan pendapatan perusahaannya sampai tiga kali lipat. Sekarang, Killer Holding menjadi salah satu perusahaan terbesar di sektor konstruksi.
Kiler Holding adalah salah satu perusahaan perkebunan yang berkembang pesat di masa pemerintahan Erdogan yang mengancam akan membayangi dinasti bisnis yang telah mendominasi Turki selama berpuluh-puluh tahun.
"Kami melihat banyak dari perusahaan mereka yang sukses, bahkan di sektor-sektor dimana mereka tidak terlibat sama sekali," kata Wolfango Piccoli, seorang analis yang mengamati pengaruh politik Turki di kelompok usaha Eurasia Group di London.
Rizanur Meral, pemilik Tuskon, salah satu kelompok bisnis Islami yang bekerja sama dengan pemerintah untuk mempromosikan hasil industri Turki mengatakan, keluhan tentang sikap favoritisme pemerintah adalah keluhan yang salah tempat.
Perusahaan baru yang sukses di turki, termasuk anak perusahaan Tuskon, berpandangan jauh ke depan. "Mereka mampu membaca dunia politik dan ekonomi jauh lebih cerdas dibandingkan perusahaan manapun," ujarnya.
Kesimpulan
Menurut Ozan Örmeci, Partai Kesejahteraan dan Partai Keadilan dan Pembangunan sekilas tampaknya memiliki banyak kesamaan sebagai partai Islam, tapi jika dilihat lebih dekat, perbedaan di berbagai aspek lebih besar dibandingkan kesamaannya.
Melihat tiga contoh perbedaan-perbedaan ini, kata Örmeci –pertama, adalah hubungan dengan negara-negara Islam versus negara Barat. Partai Kesejahteraan cenderung membuat pernyataan kepada dunia bahwa mereka berharap hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara Islam.
AKP telah mempertahankan hubungan erat dengan Barat, juga menjaga hubungan persahabatan dengan negara-negara Islam, sebisa mungkin. Prioritas utama untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa tidak diragukan lagi merupakan faktor bagi AKP dalam memposisikan kebijakan luar negerinya."
Yang kedua, sementara kedua pemerintahan mengingingkan peningkatan sekolah kejuruan atau sekolah agama, serta mengajukan undang-undangnya, Partai Kesejahteraan justru dengan gencar mengurangi sekolah-sekolah agama serta program-program studi Al-Quran. AKP tidak memaksa undang-undang itu untuk disetujui dan mengembalikan semua keputusannya masalah ini pada "keputusan politik
Ketiga – masalah jilbab di ruang publik disikapi dengan cara yang berbeda antara Parat Kesejahteraan dan AKP. Partai Kesejahteraan memaksa untuk membolehkan jilbab di ruang publik, tapi AKP tidak menjadikan isu ini sebagai isu yang harus diperjuangkan habis-habisan, tapi tetap harus memperhatikan konsep negara sekuler.
"Kesimpulan akhir yang dapat ditarik dari perbandingan ini adalah bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan, yang dari sisi personalnya memiliki keyakinan keagamaan yang kuat, meyakini bahwa Islam dan sekularisme dapat hidup berdampingan, dan punya harapan di masa depan, seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Erdogan, ‘Aku bermimpi suatu saat Turki yang akan menjadi jembatan terkuat di antara dua peradaban’," tukas Örmeci.
Beberapa pihak menilai rezim AKP akan berubah secara bertahap. Tapi argumen ini sangat salah, karena negara selalu memiliki efek mencair. Kita bisa melihat proses mencair dalam periode kekuasaan AKP.
Meskipun beberapa orang di AKP mengevaluasi beberapa tindakan dan operasi di masa lalu sebagai bentuk "tipu muslihat" demi meraih kekuasaan, hari ini, sistem telah mengubah kepercayaan mereka agar sejalan dengan sistem pemikiran ideologi global.
Oleh karena itu, ini harus dipahami benar bahwa saat ini, ideologi politik yang dominan adalah ‘liberalisme’.
Jika AKP bersikeras bermain dengan aturan-aturan sistem politik global ini, AKP terpaksa mengalami transformasi dalam dirinya sendiri dan itu artinya mentransformasikan masyarakat Muslim di Turki menjadi sebuah masyarakat religius baru yang liberal.
Mungkin, hal inilah yang akan menimbulkan kerusakan yang sulit diperbaiki bagi Muslim Turki. (ln/wb) – habis.
