Oleh: Damai Hari Lubis – Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Beberapa tokoh publik, ada yang berpendapat untuk apa hak angket terhadap Presiden, ” Karena masa jabatannya hanya tinggal sebentar lagi “, ada juga yang menyatakan ” Hak angket akan membuat konflik horizontal diantara anak bangsa “.
Intinya para public figur, yang diantaranya pejabat publik merasa keberatan terhadap hak angket akan digulirkan oleh para pemilik hak, namun keberatannya tanpa asas legalitas, selebihnya hanya pakai alas perasaan dan besar kemungkinan beralaskan faktor kepentingan pribadi dan suara kelompok.
Selebihnya, mereka para tokoh publik, tidak mau menganalisa asal atau muara hak angket, sehingga keberatannya tidak memiliki kualitas ilmiah, karena tanpa dalil mengapa gejolak sosiologi dan politik seperti ini terjadi dan berkembang, lalu para tokoh idealnya berupaya hentikan asal muasal ” konflik pandangan politik ” ini agar tidak mencuat kepermukaan, bahkan intrik-intrik politik ini telah meluas serta ditunggu oleh mayoritas bangsa ini, hal ini terindikasi melalui percakapan di banyak media sosial, termasuk menjadi menu utama publik diberbagai media, baik mainstream maupun konvensional, diantaranya gejala – gejala krisis kepercayaan publik ini termasuk sudah dalam bentuk narasi yang ditumpahkan oleh para aktivis dalam orasi di setiap banyak aksi-aksi, kesemua substansial isu politik ini berkembang kepada pemakzulan Jokowi sebagai Presiden.
Lalu, kesimpulan yang sebenarnya mesti didapatkan dalam benak para tokoh yang menolak hak angket, apakah pada kenyatannya, Presiden Jokowi beserta kabinet Indonesia Maju, selaku penanggung jawab penyelenggara negara, sudah bekerja dengan baik, dan benar sesuai amanah UUD 1945 dan telah memenuhi isi sumpah jabatan ? Atau para tokoh publik dimaksud hanya mengkritisi Hak Angket demi mencegah potongan besar kueh pembangunan yang telah mereka dapat agar tidak terlepas, atau demi tetap memenuhi “libido perut ” melalui kueh-kueh yang bakal jatuh kepangkuan. Kemudian terpaksa oleh sebab libido/ hasrat negatif, sengaja merangkai kata-kata melalui deskripsi yang menyudutkan para nalar sehat, namun dikemas menjadi intaian kata-kata bijak penuh kekhawatiran kepada masa depan masyarakat bangsa ini pada umumnya.
Sesungguhnya, secara hakekat “para tokoh pandai” yang sok-sok bijak ini, ingin terus menjadi penguasa atau tetap ingin berkoalisi dengan “rezim sakit”, mereka sudah tak sehat dari sisi pandang kacamata jernih tentang adab atau moralitas politik para penguasa negara yang wajib berlaku probitas/ jujur dan projusticia/ demi keadilan.
Konklusif, substantif mereka yang keberatan atas hak angket, merupakan kroni rezim kontemporer yang ingin melanjutkan dari kategori celaka 12 agar berlanjut menjadi celaka 13 “. Prediksi sisi pandang negatif celaka 12 dan 13 ini “objektif”, atau tidak apriori, melainkan fenomena realitas, sehingga melulu berdasarkan nilai-nilai veritas/ kebenaran, Probitas/ kejujuran dan Iustitia/ keadilan berdasarkan sistim hukum, tidak semata asumsi atau probabilitas/ ketidakberkepastian, melainkan akuntabel untuk digelar melalui diskusi publik dan transparansi.
Selebihnya, semua implemetasi produk rezim sakit parah ini, dapat dilihat dan dirasakan melalui jelmaan hasilnya dari berbagai manuver kebijakan, baik pada sektor politik, attitude/ moralitas, sektor penegakan hukum yang banyak suka-suka dan tumpang tindih ( overlapp ) dan prinsip pembangunan ekonomi yang “bullshits” dari sisi pencapaian, alias bertolak belakang dengan kontrak politik yang rezim Joko Widodo janjikan.
Hal-hal kerugian yang niscaya pada bangsa, namun hendak mereka pertahankan, serius sebuah pola mentalitas yang sakit, sehingga menjijikan, namun rakyat harus menerima apa adanya, tanpa konsekuensi moral dan politik, sebaliknya rakyat nampak “dipaksakan” menerima pola berpikir serta konsep dari kecurangan yang jilidnya akan bersambung atau dilanjutan sesuai konsep kroni rezim sakit yang empirik gagal.
Luar biasa kebodohan berpikir yang dipaksakan tertancap tertanam. Sekalipun implikasinya bangsa ini tetap eksis namun dalam bentuk bak “mayat-mayat” hidup atau bodoh dan miskin, serta nir harkat dan martabat dimata dunia internasional. (Faktakini)
