Agenda perpanjangan masa jabatan kepala desa dan presiden, selain akan berdampak pada amendemen konstitusi dan revisi undang-undang, berdampak pada kehidupan demokrasi yang sudah susah payah diperjuangkan selama 25 tahun sejak reformasi. Dalam dua tahun ke depan, pada tahun politik ini, agenda “Jokowi tiga periode” sangat mungkin menyebabkan konflik horizontal di akar rumput. Selain itu, konflik elite tentu saja akan makin tajam. Penolakan “Jokowi tiga periode” telah disampaikan Megawati Soekarnoputri di hadapan Jokowi. Tapi, melihat sikap Megawati tersebut direspons dengan manuver politik Apdesi, sangat mungkin bahwa agenda “Jokowi tiga periode” pelan-pelan tapi pasti masih dipaksakan. (Sumber: Tempo)