Jelas sekali terlihat ada kekhawatiran, jika konstelasi politik Indonesia pasca Pilpres 2019 berubah, proyek ini bisa tidak terlaksana. Karena itu harus dikebut sebelum terlambat.
Main tanda tangan, dan memaksakan proyek-proyek besar di masa injury time, ketika tenggat waktu hampir habis bukanlah hal yang baru bagi rezim Jokowi. Pemain dan orangnya juga itu-itu saja. Proyeknya juga ada kaitannya dengan kelompok yang itu-itu juga. Modusnya begitu-begitu juga.
Barangkali kita belum lupa dengan kisruh proyek reklamasi Teluk Jakarta. Luhut Panjaitan adalah pejabat tinggi yang paling getol mendukung proyek milik para taipan 9 Naga itu. Dia juga pasang badan terhadap para penentang.
Pasti ada apa-apanya, sampai Luhut bersedia pasang badan. Ada harta dalam jumlah besar yang terpendam di proyek itu.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Daniel Johan pernah membuat hitung-hitungan. Dari penjualan tanah hasil reklamasi saja, para pengembang bisa mendapat keuntungan sebesar Rp 516,9 triliun. Keuntungan dari pembangunan properti diperkirakan lebih besar lagi.
